Penyerapan Belanja DKI Rendah, Paling Tinggi Hanya Bansos, Mengapa?

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dana belanja langsung dan tak langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 hingga semester dua ini baru terserap 19,2 persen. Dari yang dianggarkan sebesar Rp 63,6 triliun, total belanja DKI baru sebesar Rp 12,2 triliun.

Sementara itu, tercatat penyerapan paling tinggi ialah pada mata anggaran belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja hibah dalam data yang diterima dari Badan Pengelela Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI tercatat sebesar Rp 836.6 miliar atau sekitar 49,75 persen. Sementara untuk belanja bantuan sosial tercatat sebesar Rp 958.8 miliar atau sekitar 41,46 persen. Angka tersebut masih jauh melampaui belanja modal yang baru terserap Rp 497,6 miliar atau sekitar 2,43 persen.

Mengapa dana bantuan sosial dan dana hibah menjadi mata anggaran yang paling maksimal terserap?

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, dana bantuan sosial dan dana hibah paling mudah dieksekusi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Karena tidak perlu proses lelang, karena itu bantuan. Misalnya, kita membantu kepolisian, kita membantu Kostrad, TNI, Polri, atau organisasi sosial, asal ada proposal kami kasih,” ujar Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Namun demikian, Djarot mengelak realisasi dana bantuan sosial dan hibah dilakukan untuk menggenjot penyerapan anggaran.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Komisi C dari Fraksi PDIP, Manuara Siahaan membenarkan mekanisme eksekusi anggaran bantuan sosial dan hibah relatif mudah. Patut diakui, realisasi belanja langsung umumnya terkendala pada proses lelang.

Untuk itu, Manuara merekomendasikan SKPD untuk tidak takut membelanjakan anggaran, bila niatnya memang bersih dan jujur.

“Jangan cari kambing hitam, LSM, pers, dan lain-lain, atau pura-pura takut eksekusi anggaran karena takut nggak dapat komisi sehingga sayang uangnya, sudah dibelanjakan sendiri oleh pihak ketiga tanpa dapat kickback. Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama, Red) mesti cek betul itu SKPD yang perilakunya seperti itu,” kata Manuara saat dihubungi satuharapan.com melalui pesan singkat WhatsApp.