Perempuan Kuwait Sedang Berjuang Mendapatkan Hak-hak Mereka

KUWAIT CITY, SATUHARAPAN.COM-Gerakan feminis sedang bertumbuh di Kuwait, namun berbagai pihak, khususnya kelompok islamis menentang mereka.

Ini dimulai dari soal yoga. Ketika seorang instruktur di Kuwait bulan ini mengiklankan retret yoga kesehatan gurun, kaum konservatif menyatakannya itu sebagai serangan terhadap Islam. Anggota parlemen dan ulama keras bersuara tentang "bahaya" dan kebejatan perempuan yang melakukan posisi lotus dalam yoga di depan umum. Akhirnya mereka membujuk pihak berwenang untuk melarang kegiatan itu.

Keributan yoga hanya mewakili titik panas terbaru dalam perang budaya yang berlangsung lama atas perilaku perempuan di Kuwait, di mana suku-suku dan Islamis memegang kekuasaan yang semakin besar atas masyarakat yang terpecah. Semakin keras politisi konservatif melawan gerakan feminis yang sedang berkembang dan apa yang mereka lihat sebagai lunturnya nilai-nilai tradisional Kuwait di tengah disfungsi pemerintahan yang mendalam pada isu-isu besar.

“Negara kita mengalami kemunduran pada tingkat yang belum pernah kita lihat sebelumnya,” kata aktivis feminis, Najeeba Hayat, baru-baru ini dikutip AP dari area aksi duduk di rumput di luar parlemen Kuwait. Para perempuan berduyun-duyun ke taman di sepanjang deretan pohon palem, meneriakkan ke udara malam yang dingin untuk kebebasan yang menurut mereka terus dilumpuhkan oleh pihak berwenang.

Bagi orang Kuwait, ini adalah tren yang meresahkan di negara yang pernah membanggakan diri akan progresivismenya dibandingkan dengan negara lainnya, tetangganya di Teluk Arab.

Melihat Perubahan di Arab Saudi

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perempuan telah membuat langkah besar di Semenanjung Arab yang konservatif. Di Arab Saudi yang terpencil, perempuan telah memenangkan kebebasan yang lebih besar di bawah pemimpin de facto Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Arab Saudi bahkan menjadi tuan rumah festival yoga terbuka pertama bulan lalu, sesuatu yang dicatat oleh warga Kuwait dengan ironi di media sosial.

“Gerakan permusuhan terhadap perempuan di Kuwait selalu berbahaya dan tidak terlihat, tetapi sekarang muncul ke permukaan,” kata Alanoud Alsharekh, seorang aktivis hak-hak perempuan yang mendirikan Abolish 153, sebuah kelompok yang bertujuan untuk menghapus pasal longgar hukum pidana yang disebut pembunuhan demi kehormatan perempuan. “Itu menyangkut ke dalam kebebasan pribadi kita.”

Hanya dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwenang Kuwait menutup gym populer yang menyelenggarakan kelas tari perut. Ulama menuntut polisi menangkap penyelenggara acara perempuan yang berbeda yang disebut "The Divine Feminine," dengan alasan penistaan.

Pengadilan tinggi Kuwait akan segera mengadili sebuah kasus yang berargumen bahwa pemerintah harus melarang Netflix di tengah keributan atas film berbahasa Arab pertama yang diproduksi oleh platform tersebut.

Hamdan al-Azmi, seorang Islamis konservatif, telah memimpin seruan menentang yoga, menuduh orang luar menginjak-injak warisan Arab dan mengeluhkan latihan aerobik sebagai parodi budaya. “Jika membela putri-putri Kuwait yang terbelakang, saya merasa terhormat disebut demikian,” katanya.

Latar Belakang Agama

Serangkaian keputusan bermotivasi agama telah memicu kemarahan berkelanjutan di antara perempuan Kuwait pada saat tidak ada satu pun yang terpilih untuk duduk di parlemen, dan kasus-kasus mengerikan yang disebut pembunuhan demi kehormatan telah mencengkeram publik.

Dalam satu kasus seperti itu, seorang perempuan Kuwait bernama Farah Akbar diseret dari mobilnya musim semi lalu dan ditikam sampai mati oleh seorang pria. Namun pelaku dibebaskan dengan jaminan dan dia telah mengajukan beberapa protes pada polisi.

Kecaman atas pembunuhan Akbar mendorong parlemen untuk merancang undang-undang yang akan, setelah bertahun-tahun berkampanye, menghapus Pasal 153. Pasal tersebut mengatakan bahwa seorang pria yang menangkap istrinya melakukan perzinahan atau kerabat perempuannya terlibat dalam segala jenis seks "tidak sah" dan membunuh menghadapi hukuman paling lama tiga tahun penjara. Bisa juga hanya membayar denda sebesar US$ 46 (setara Rp. Rp 660.000)

Tetapi ketika tiba saatnya untuk mempertimbangkan penghapusan pasal tersebut, komite parlemen Kuwait yang semuanya laki-laki untuk isu-isu perempuan mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu beralih ke ulama Islam negara yang mengeluarkan fatwa, atau aturan agama yang tidak mengikat, tentang artikel tersebut.

Para ulama memutuskan bulan lalu bahwa hukum harus ditegakkan. “Sebagian besar anggota parlemen ini berasal dari sistem di mana pembunuhan demi kehormatan adalah normal,” kata Sundus Hussain, anggota pendiri kelompok Abolish 153 lainnya.

Setelah pemilihan Kuwait 2020, ada peningkatan yang nyata dalam pengaruh kelompok Islam konservatif dan anggota suku, tambah Hussein.

Tentang Perempuan Menjadi Anggota Militer

Sebelum para aktivis dapat menerima pukulan itu, pihak berwenang meminta para ulama untuk menjawab pertanyaan baru: Haruskah perempuan diizinkan bergabung dengan tentara?

Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahwa mereka dapat mendaftar pada musim gugur yang lalu, memenuhi permintaan yang sudah lama ada.

Tapi para ulama tidak setuju. Perempuan, mereka memutuskan bulan lalu, hanya dapat bergabung dalam peran non tempur jika mereka mengenakan jilbab dan mendapat izin dari wali laki-laki.

Keputusan itu mengejutkan dan mengejutkan warga Kuwait yang terbiasa dengan ketidakpedulian pemerintah terhadap apakah perempuan menutupi rambut mereka.

“Mengapa pemerintah berkonsultasi dengan otoritas agama? Ini jelas salah satu cara pemerintah mencoba menenangkan kaum konservatif dan menyenangkan parlemen,” kata Dalal al-Fares, pakar studi jender di Universitas Kuwait. “Menekan isu-isu perempuan adalah cara termudah untuk mengatakan bahwa mereka membela kehormatan nasional.”

Masalah Kekerasan pada Perempuan

Terlepas dari pembelaan terhadap apa yang dianggap oleh kaum konservatif sosial sebagai kehormatan perempuan, hanya sedikit kabinet yang ditunjuk oleh Emir Kuwait dan para pejabat lainnya di parlemen yang dipilih dapat menyetujuinya. Kebuntuan yang menyedihkan telah melumpuhkan semua upaya untuk memperbaiki rekor defisit anggaran dan meloloskan reformasi ekonomi yang sangat dibutuhkan.

Hampir dua tahun setelah parlemen mengesahkan undang-undang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, tidak ada tempat penampungan atau layanan perempuan pemerintah untuk korban pelecehan. Kekerasan terhadap perempuan tercatat meningkat kasus selama penguncian pandemi.

“Kami membutuhkan perombakan total untuk mengatasi kelemahan sistem hukum kami dalam hal perlindungan perempuan,” kata anggota parlemen Abdulaziz al-Saqabi, yang sekarang menyusun undang-undang kekerasan berbasis jender pertama di Kuwait. “Kami sedang berhadapan dengan sistem yang tidak bertanggung jawab, dan tidak stabil, yang membuat reformasi apa pun hampir tidak mungkin dilakukan.”

Beberapa pendukung mengaitkan reaksi konservatif dengan rasa panik bahwa masyarakat sedang berubah. Setahun yang lalu, para aktivis meluncurkan gerakan #MeToo yang inovatif untuk mengecam pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Ratusan laporan mengalir ke akun Instagram kampanye dengan tuduhan penyerangan yang mengerikan, menciptakan perubahan besar dalam wacana Kuwait.

Penyelenggara dalam beberapa bulan terakhir telah berjuang untuk mempertahankan momentum karena mereka sendiri menghadapi ancaman pemerkosaan dan pembunuhan.

“Jumlah korban yang ditimbulkan sangat besar. Kami langsung dituduh sebagai clickbait. Kami tidak bisa keluar di depan umum tanpa terus-menerus dihentikan dan terus-menerus diganggu,” kata Hayat, yang membantu menciptakan gerakan itu tahun lalu.

Hayat memiliki sedikit kepercayaan pada pemerintah untuk mengubah apa pun untuk perempuan Kuwait. Tapi dia bilang itu bukan alasan untuk menyerah. “Kalau ada protes, saya akan datang. Jika ada seseorang yang perlu diyakinkan, saya akan mencoba,” katanya, sementara perempuan di sekitarnya mengepalkan tangan dan mengangkat tanda tinggi-tinggi. (AP)

Editor : Sabar Subekti