Perempuan Sekuler Terpilih Jadi Menteri Kehakiman Israel

TEL AVIV, SATUHARAPAN.COM - Di antara figur-figur menteri dalam pemerintahan sayap kanan baru yang dibentuk oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, salah seorang yang menarik perhatian publik negara Zionis itu adalah Ayelet Shaked, menteri kehakiman.

Menurut npr.org, perempuan berusia 37 tahun ini adalah seorang sekuler, tinggal di Tel Aviv yang digolongkan sebagai kota liberal dan berlatar belakang industri teknologi tinggi. Namun, Ari Soffer, redaktur pelaksana Israel National News, menyebut Ayelet Shaked sebagai patriot.

"Dia seorang Yahudi sekuler, tapi dia orang yang menganggap identitas Yahudi sangat penting. Dia merupakan representasi dari rakyat Israel yang sangat percaya pada nilai-nilai dan karakter Yahudi dalam negara Israel," kata Soffer.

Secara politis, Shaked merupakan bagian dari partai agama, Zionis Jewish Home, yang mendapat dukungan dari pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat.

Negosiasi partainya dengan  Benjamin Netanyahu untuk posisi menteri kehakiman berlangsung alot. Salah satu penyebabnya, kata Gil Hoffman, kepala koresponden politik Jerusalem Post, karena menteri kehakiman memiliki kekuasaan yang nyata.

"Menteri kehakiman bertanggung jawab pada komite kementerian undang-undang - yang merupakan komite yang sangat penting dalam menerbitkan undang-undang," katanya.

Komite tersebut dapat menahan atau menunda undang-undang, dan sangat penting untuk memuluskan agenda perdana menteri melalui parlemen. Hoffman mengatakan penunjukan Shaked menjadi kontroversial karena ingin memastikan agar Shaked tidak memiliki terlalu banyak kekuasaan - bukan karena perbedaan pandangan tertentu dengan Netanyahu.

"Ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan. Ini lebih terkait pada masalah pribadi," kata Hoffman. "Shaked adalah sekretaris Netanyahu. Mereka bertengkar hebat. Dan sejak itu, mereka belum saling berbicara."

Menambah kontroversi dirinya, sebuah komentar Shaked di laman Facebook pada musim panas lalu  kini mendapat banyak perhatian lagi setelah pengangkatannya sebagai menteri. Di sana ia ia mengutip dan mendukung kata-kata pemimpin pemukim yang sekarang sudah meninggal, yang pada intinya melihat Palestina sebagai pejuang-pejuang musuh.

"Tampaknya Ayalet Shaked, dengan bantuan seluruh pemerintah, akan mencoba dan membuat perubahan mendalam dan komprehensif mengenai hal-hal mendasar seperti hak-hak sipil,  tentang masa depan proses perdamaian," kata Asad Ghanem, seorang profesor ilmu politik di University of Haifa.

Shaked telah mendapat pelecehan dan ancaman pembunuhan secara online sejak pengangkatannya. Dia sekarang berada di bawah perlindungan polisi.

Selama dua tahun dia di Knesset, atau parlemen Israel, ia mendukung disahkannya karakter Yahudi dalam hukum dasar Israel tentang kesetaraan dalam prinsip-prinsip demokrasi, dan membawa hakim-hakim yang lebih konservatif ke pengadilan tertinggi Israel.

Nachman Shai dari Partai Buruh yang beroposisi di Knesset, mengatakan ia khawatir tentang pandangan Shaked itu.

"Dia harus melindungi sistem peradilan Israel, yang penting bagi demokrasi Israel. Dari apa yang dia telah katakan selama ini, termasuk yang baru-baru ini, dia tampaknya akan melemahkan Mahkamah Agung," katanya.

Dalam sistem pemerintahan Israel,  komite yang dipimpin oleh menteri kehakiman menunjuk hakim pengadilan tinggi Israel. Banyak kaum konservatif Israel, termasuk pendukung Shaked, ingin menggeser keseimbangan kekuasaan antara parlemen dan pengadilan tinggi di Israel sehingga  pengawasan yudisial dikurangi.

Tapi Suzie Navot, seorang profesor hukum Israel, tidak berpikir Shaked akan bertindak sampai sejauh itu.

"Ketika kita harus memilih anggota baru untuk Mahkamah Agung -  dalam dua tahun - kita akan lihat.  Kami akan melihat siapa kandidat-kandidatnya, dan kami akan melihat apakah dia masih menjadi menteri kehakiman dalam dua tahun itu," kata Navot, yang mengajar di College of Management Studies Academic Studies di Rishon LeZion, Israel.

Pemerintah Israel dipilih untuk empat tahun. Tapi Desember lalu, Netanyahu meminta diadakan pemilu hanya setelah dua tahun memerintah dengan alasan tidak dapat bekerjasama dengan koalisi sebelumnya.

Editor : Eben Ezer Siadari