Perempuan Tanah Papua Optimistis Cegah Rasuah

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Diiringi lagu Tanah Papua, 54 perempuan Papua bertekad untuk menjadikan daerahnya lebih baik, lebih maju, dan bebas dari rasuah (korupsi). Mereka merupakan peserta Training for Trainers (ToT) Program “Saya, Perempuan Anti Korupsi” (SPAK) yang berasal dari sejumlah daerah, antara lain Sorong, Raja Ampat, Waropen, Biak, Timika, Jayapura, dan Yapen.

Ema Malaseme, salah satu peserta mengaku optimistis dengan gerakan perempuan dalam melakukan perubahan. “Kami merasakan manfaat yang bagus sekali dari pelatihan ini. Kami di Papua ingin berubah dan (pelatihan) ini mungkin salah satu jalan yang tepat untuk memulai perubahan itu,“ katanya.

Pelatihan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) ini, diikuti oleh para perempuan dengan latar belakang yang beragam, mulai dari guru, dosen, tokoh gereja, pegawai negeri, aktivis lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa, hingga jurnalis.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif, mengatakan, KPK masuk ke Papua Barat untuk program pencegahan. “SPAK merupakan salah satu program pencegahan yang melibatkan para perempuan hebat. Sudah terbukti di beberapa daerah bagaimana kiprah agen SPAK. Saya percaya peserta di Papua Barat ini tidak kalah kemampuannya untuk berkiprah membantu pencegahan korupsi,” katanya.

Dalam pelatihan yang digelar pada hari Rabu (24/2) hingga hari Sabtu (27/2) ini, peserta dibekali dengan pengetahuan dasar tentang delik-delik korupsi yang disampaikan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Ganjar Laksamana, informasi mengenai program SPAK dan perkembangannya hingga saat ini, teknik menjadi fasilitator, dan juga beberapa informasi terkait KPK.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, menjelaskan, setiap daerah memiliki kekhasan masing-masing ketika diperkenalkan dengan berbagai macam alat bantu berupa games yang nantinya akan digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada publik.

“Di Papua ini begitu banyak masalah korupsi yang dipahami oleh peserta pelatihan, jadi ketika mereka membahas permasalahan dalam games, pengalaman mereka sangat beragam,” kata Yuyuk.

Gerakan SPAK yang diluncurkan oleh KPK pada tanggal 22 April 2014 kini telah memiliki 499 orang agen yang tersebar di 15 kota di Indonesia. Tahun 2016 ini diharapkan seluruh provinsi di Indonesia sudah memiliki agen SPAK dan mentargetkan sekitar satu juta orang yang bisa mendapatkan sosialisasi antikorupsi dari para agen. Setelah mengikuti pelatihan, para agen SPAK Papua akan melakukan beberapa rencana aksi berupa sosialisasi dengan menggunakan alat bantu yang sudah diberikan. (kpk.go.id)

Editor : Sotyati