Perilaku Kumuh Kelompok Islam Politik Dikritik

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Perilaku yang dinilai kumuh  oleh kelompok yang membawa Islam politik tengah mendapat kecaman publik, terutama terkait erat dengan persoalan moral yang menampar wajah Islam di Indonesia.

Kasus ini menjadi sorotan dalam Bedah Buku “HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia” di Maarif Intistute Jakarta pada hari Jum’at (26/7). Buku itu ditulis peneliti Maarif Intistute, Zuly Qodir, dan menjadi  pilihan tema Tadarus Ramadhan.

Kasus korupsi menimpa petinggi partai politik Islam. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Luthfi Hasan Ishaq bersama kolega eratnya, Ahmad Fathanah, sebagai tersangka dengan tuduhan menerima suap kasus impor daging sapi menjadi keprihatinan. “Praktik politik 'kumuh t'idak hanya diidap para politisi pada umumnya, namun juga telah menjamur di kalangan para politisi yang berlabel Islam dan mengusung isu dakwah dalam pencitraannya,” kata Fajar Riza Ul Haq, Direktur Eksekutif Maarif Intistute.

“Kita sangat sulit menemukan realitas keberpihakan mereka terhadap kelompok-kelompok minoritas tertindas di Indonesia, seperti yang menimpa kaum Syi’ah di Sampang, jemaah Ahmadiyah, serta kepedulian mereka pada kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin sulit. Lalu di manakah kita temukan moral Islam politik di Indonesia?” kata Fajar Riza Ul Haq mengomentari gerakan Islam politik seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan PKS.

HTI sangat aktif dan progresif mensosialisasikan gagasan utopis penegakan Khilafah Islamiyah sebagai solusi total terhadap krisis multidimensional. HTI aktif bermain di level masyarakat dan menolak partisipasi dalam demokrasi, sementara PKS bermain di level kekuasaan dan aktif dalam pemerintahan.

Dalam mengembangkan gerakannya tidak jarang kelompok Islam politik ini sering menciptakan konflik dengan organisasi-organisasi keagamaan moderat di Indonesia seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Konflik terjadi di tingkat elite dan akar rumput. Kasus perebutan mesjid, ajakan mendirikan kelompok pengajian, perebutan asset organisasi, serta pelabelan kelompok tertentu sebagai liberal dan sesat menjadi penyebab konflik antara HTI dan PKS dengan organisasi Islam mainstream seperti Muhammadiyah dan NU.

Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan sikap atas gerakan Islam politik melalui SK PP Muhammadiyah Nomer 149/Kep/I.O./B/2006 tentang Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Mengenai Konsolidasi Organisasi dan Amal Usaha Muhammadiyah.

Konferensi Wilayah Nadhatul Ulama Jawa Timur di Pondok Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo mengeluarkan Keputusan Majelis Bahtsul Masa’il Nadhatul Ulama tentang Khilafah dan Formalisasi Syariah pada tahun 2007. Hal ini diakibatkan kehadiran HTI dan PKS di Indonesia yang memperkeruh suasana dakwah.

Hadir sebagai narasumber,  Zuly Qodir, penulis buku “HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik di Indonesia” dan Riefqi Muna, peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada bidang Keamanan Internasional dan Manajemen Pertahanan.

Editor : Sabar Subekti