Pertempuran Kembali Meletus di Yaman, Pembicaraan Damai Ditunda

SANAA, SATUHARAPAN.COM – Bentrokan terjadi antara pasukan yang loyal pada pemerintah Yaman dan pemberontak menewaskan 13 orang, kata sumber militer, hari Selasa (19/4). Hal itu terjadi di tengah penundaan pembicaraan damai di antara para pihak yang bertikai.

Perundingan perdamaian Yaman yang ditengahi PBB rencananya dimulai hari Senin (18/4) mendatang di Kuwait. Hal itu ditunda setelah pemberontak tidak hadir  karena menduga ada pelanggaran oleh Arab Saudi atas gencatan senjata yang mulai berlaku 11 April lalu.

Pertempuran meletus di Provinsi Marib, sebelah timur dari ibu kota Yaman, Sanaa yang dikuasai pemberontak kelompok Syiah Houthi. Mereka menyalahkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata.

Lima tentara yang setia kepada Presiden Abedrabbo Mansour Hadi dan delapan pasukan pemberontak tewas dalam bentrokan yang berlangsung hingga dua hari hingga Selasa, kata sumber militer pro pemerintah, seperti dikutip AFP.

Mereka mengatakan pertempuran itu meletus ketika para pemberontak Houthi yang didukung Iran berusaha mengambil alih posisi yang dikuasai pasukan loyalis pemerintah. Namun jumlah korban tidak bisa dikonfirmasi.

Pertempuran secara sporadis juga dilaporkan terjadi di daerah lain, termasuk di Nahm dan di Provinsi Taez.

Saling Tuduh

Sekjen PBB, Ban Ki-moon mendesak pemerintah negara Teluk yang mendukung pemerintah dan pemberontak Syiah Houthi untuk terlibat menjaga gencatan senjata agar pembicaraan dapat dimulai tanpa penundaan lebih lanjut.

Kepala staf yang pro Hadi, Jenderal Mohammed Ali Al-Maqdishi, mengecam pemberontak yang "tidak menghormati" gencatan senjata.  Sementara para pemberontak menuduh pasukan loyalis Hadi melancarkan serangan dan pengiriman bala bantuan ke beberapa provinsi, seperti pernyataan di situs mereka, sabanews.net.

Mereka menyebutkan bahwa sejak 11 April, agresi tidak berhenti dan serangan udara terus terjadi di beberapa daerah, katanya.

Menurut catatan PBB, perang di Yaman telah menewaskan 6.400 orang dan membuat 2,8 juta penduduk negara yang miskin itu harus mengungsi dan menghadapi masalah kemanusiaan.