Pertemuan Menhan ASEAN di Malaysia Gagal Rumuskan Deklarasi

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Pertemuan menteri-menteri pertahanan Asia Tenggara di Kuala Lumpur berakhir tidak menyenangkan pada hari Rabu (5/11) yang diwarnai pembatalan pernyataan bersama yang sudah disiapkan setelah para menteri gagal menyetujui susunan kalimatnya, akibat ketidaksepakatan AS dan Tiongkok atas isu Laut China Selatan.

Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya telah menekan agar menyebutkan sengketa di Laut China Selatan dalam pernyataan bersama, sementara seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan Tiongkok telah melobi negara-negara ASEAN untuk menghindari penyebutan apa pun terhadap Laut China Selatan.

"Keputusan itu dibuat oleh ASEAN karena tidak ada konsensus, sehingga tidak ada deklarasi bersama yang ditandatangani," kata Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Reuters.

Forum ini meliputi menteri pertahanan dari 10 negara anggota ASEAN dan rekan-rekan mereka dari negara-negara seperti Australia, Tiongkok, India, Jepang dan Amerika Serikat.

Pertemuan ini berlangsung seminggu setelah kapal perang AS menantang batas teritorial di sekitar salah satu pulau buatan Tiongkok di kepulauan Spratly dalam apa yang disebut patroli kebebasan navigasi.

Patroli itu telah menyebabkan Panglima Angkatan Laut Tiongkok memperingatkan AS bahwa insiden kecil bisa memicu perang jika Amerika Serikat tidak berhenti melakukan "tindakan provokatif".

Tiongkok mengklaim memiliki sebagian besar Laut China Selatan, di mana lebih dari $ 5 triliun  perdagangan global melintas setiap tahun. Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina dan Taiwan juga melakukan klaim tandingan.

Tiongkok keberatan dengan apa yang disebutnya sebagai gangguan luar dalam sengketa.

Amerika Serikat mengatakan tidak mengambil posisi pada klaim tersebut tetapi negara itu bersama  sekutunya seperti Filipina khawatir dengan aksi Tiongkok yang semakin keras termasuk membangun pulau buatan di  teritori yang disengketakan.

Menteri Pertahanan Tiongkok, Chang Wanquan, mengatakan kepada Menteri Pertahanan AS, Ash Carter, pada hari Selasa (4/11) bahwa "rakyat dan militer Tiongkok tidak akan membiarkan apa pun  pelanggaran kedaulatan Tiongkok dan kepentingan yang relevan."

Pada hari Rabu, Chang mengatakan kebebasan navigasi tidak boleh  digunakan sebagai alasan untuk provokasi.

Carter mengatakan ketidakmampuan para menteri Asia Tenggara menyepakati pernyataan mencerminkan kekhawatiran mereka tentang aktivitas Tiongkok di laut.

"Jelas, mereka tidak dapat mencapai konsensus dan itu mencerminkan tingkat keprihatinan yang tergambar dalam percakapan tentang kegiatan di Laut China Selatan," Carter mengatakan pada konferensi pers.

Dia mengatakan reklamasi dan militerisasi Tiongkok di Laut China Selatan merupakan isu utama dalam pembicaraan bilateral pekan ini dan Presiden China Xi Jinping harus tetap berpegang pada janjinya ketika ia menyangkal adanya militerisasi di laut.

"Kehadiran kapal angkatan laut AS di Laut China Selatan tidak baru, telah berlangsung selama beberapa dekade. Apa yang baru adalah pengerukan dan reklamasi dan militerisasi," kata Carter.

Tuan rumah konferensi, Malaysia, telah merencanakan untuk merilis sebuah pernyataan pada akhir forum dua hari itu tapi seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan, Tiongkok membatalkannya.

"Tiongkok melobi untuk mencegah setiap referensi untuk Laut China Selatan masuk dalam deklarasi bersama," kata pejabat yang menolak untuk diidentifikasi.

Namun, Kementerian Pertahanan Tiongkok menyalahkan "negara-negara tertentu" di luar Asia Tenggara, merujuk pada Amerika Serikat dan Jepang.

Mereka "mencoba memaksa memasukkan sesuatu ke dalam konten  deklarasi bersama",  kata kementerian itu dalam sebuah posting microblog.

Salinan pernyataan yang disiapkan oleh Hishammuddin, yang tampaknya telah diedarkan kepada media  dan kemudian ditarik, menyatakan bahwa ASEAN mencari sebuah "resolusi damai untuk sengketa ... tabrakan di laut dan langit terbuka harus dihindari dengan biaya sebanyak apa pun."

Editor : Eben E. Siadari