Perusahaan Tambang Australia Sering Diserang Hacker Tiongkok

QUEENSLAND, SATUHARAPAN.COM - Sejumlah perusahaan tambang Australia mengatakan, mereka semakin waspada akan upaya peretas atau ‘hacker’ yang coba mengakses informasi sensitif perusahaan. Beberapa eksekutif kini mengambil tindakan pencegahan ekstra ketika berbisnis di Tiongkok.

Sebuah laporan yang diterbitkan Ernst & Young (E&Y) tentang resiko terbesar yang dihadapi perusahaan tambang untuk pertama kalinya mencatat keamanan cyber atau dunia maya sebagai salah satu keprihatinan terdepan yang tengah dihadapi industri ini.

Survei sebelumnya di sektor ini, yang dilakukan pada tahun 2008 tidak mencantumkan hacker sebagai resiko teratas dalam melakukan bisnis.

Tapi sebuah studi E&Y yang dilakukan tahun lalu menemukan, 65 persen dari perusahaan tambang mengalami peningkatan ancaman cyber selama periode 12 bulan.

"Keamanan cyber berdampak pada bisnis sekarang ini," kata CEO Dewan Sumber Daya Queensland, Michael Roche.

Dia mengatakan, sejumlah eksekutif sangat waspada tentang ancaman dari mitra dagang terbesar Australia itu.

"Jika Anda seorang CEO perusahaan sumber daya asal Australia yang masuk ke Tiongkok, misalnya, Anda jangan membawa ‘gadget’ Anda ke Tiongkok," katanya.

CEO Asosiasi Perusahaan Pertambangan dan Eksplorasi, Simon Bennison mengatakan, hacker rumahan dengan agenda non-komersial juga menyebabkan masalah.

"Kami punya sejumlah contoh dari orang-orang yang telah meretas dan meminta tebusan kepada perusahaan. Jika mereka ingin database mereka kembali, mereka harus membayar sejumlah sekian dolar dan sebagainya," kata dia.

Sementara perusahaan tambang didesak untuk serius berinvestasi di pertahanan IT mereka, laporan itu memperingatkan bahwa ancamannya semakin canggih.

"Direktur intelijen nasional di Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa serangan akan lebih parah dan dampaknya, bahwa serangan akan berubah dari pencurian data sederhana ke manipulasi data," katanya.

Ia mengatakan, laporan Pemerintah Australia tentang kebijakan keamanan cyber yang diterbitkan bulan berikutnya seharusnya menandakan inisiatif baru yang penting untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk melindungi data mereka.

"Pemerintah memiliki peran yang sangat besar, tapi bagian terbesar akhirnya terletak pada perusahaan swasta dan masing-masing warga negara,” kata Simon. (radioaustralia.net.au)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja