Petani Karawang Dukung KPK Usut Kasus Sengketa Lahan

Puluhan petani Karawang yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang dan juga para aktivis dari berbagai lembaga mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/7). Dalam aksinya para petani menggelar aksi teaterikal dan menyerahkan hasil tani mereka untuk diserahkan kepada KPK sebagai bentuk apresiasi atas kinerjanya. (Foto-foto : Dedy Istanto)

Puluhan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang saat menggelar aksi di depan gedung KPK untuk memberi dukungan terhadap kinerja KPK yang telah menangkap Bupati Karawang Ade Swara.

Para petani saat menggelar aksi teaterikal yang menceritakan tentang peristiwa bentrokan antara petani dengan aparat kepolisian dalam perebutan hak lahan di Karawang.

Para petani saat menggelar aksi di depan gedung KPK sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPK yang telah menangkap Bupati Karawang.

Para petani saat membawa hasil tani untuk diserahkan kepada KPK sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja KPK yang telah mengusut kasus yang terjadi di Karawang.

Seorang anak kecil saat menyerahkan salah satu hasil tani kepada perwakilan KPK sebagai bentuk apresiasi atas kinerja KPK yang telah mengusut kasus mafia tanah yang terjadi di Karawang.

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Puluhan petani dan juga para aktivis mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beri dukungan terkait dengan penangkapan Bupati Karawang Ade Swara. Para petani dan juga aktivis yang tergabung dalam Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Jakarta, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Serikat Petani Karawang memberikan hasil tani kepada perwakilan KPK sebagai bentuk apresiasi.

Dalam aksinya para serikat tani Karawang menggelar teaterikal yang menceritakan tentang peristiwa bentrokan para petani dengan aparat keamanan dan sejumlah preman dalam perebutan lahan yang ada di Karawang. Selain itu dalam orasinya para serikat tani mendesak KPK untuk mengusut PT SAMP / PT Agung Podomoro Land dalam proses eksekusi dan Kapolda Jawa Barat, serta Kapolres Karawang dan Kepala Pengadilan Negeri Karawang yang telah mengakibatkan tergusurnya tiga desa yang merupakan tanah milik warga.

Selain itu mendesak ditariknya aparat kepolisian dari areal konflik agraris di Desa Margamulya, Wanakerta, dan Wanasari agar warga dapat kembali menjalankan aktivitas sosial dan ekonominya. Meminta untuk mengusut sumber dana pengamanan proses eksekusi aparat kepolisian dan meminta Kapolres Karawang, Kapolda Jawa Barat dan Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Karawang untuk dicopot dari jabatannya dan terakhir mendesak penyelesaian konflik-konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Editor : Bayu Probo