PM Baru Lebanon Diperkirakan Sulit Dapat Dukungan Barat

BEIRUT, SATUHARAPAN.COM-Hassan Diab yang ditunjuk menjabat Perdana Menteri Lebanon mengatakan bahwa penunjukannya adalah konstitusional dan dia tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari dukungan Barat yang mensyaratkan pemerintah berasal dari pakar yang independen.

Hassan Diab sendiri dari kelompok Islam Suni dan mendapatkan dukungan dari kelompok Hizbullah. Dalam wawancara dengan Al Hadath yang dikutip Al Arabiya, Diab mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan semua partai dan denominasi, termasuk kaum Suni.

Pencalonan Diab ditolak oleh kelompok Sunni setelah dia gagal menerima dukungan dari mantan perdana menteri Saad Hariri dan partainya. Di bawah sistem politik sektarian Lebanon, kursi perdana menteri merupakan “jatah” bagi Muslim Sunni.

Diab sebelumnya menjabat sebagai wakil parlemen. Dia seorang menteri akademik dan mantan menteri pendidikan, ditunjuk pada hari Kamis (20/12) sebagai perdana menteri negara berikutnya dengan dukungan dari Hizbullah Lebanon, kelompok Muslim Syiah yang bersenjata lengkap dan sekutunya. Sementara Amerika Serikat, Inggris, dan Liga Arab telah memasukkan Hizbullah dalam daftar organisasi teroris.

Para analis mengatakan bahwa Diab kemungkinan besar akan menghadapi hambatan karena ketergantungannya pada dukungan Hizbullah dan kurangnya dukungan nyata dari sekte Sunni atau gerakan rakyat yang protes.

"Diab sudah ditetapkan sebagai Perdana Menteri pro Hizbullah yang berarti mematikan segala kemungkinan untuk mendapatkan bantuan keuangan internasional yang merupakan satu-satunya kesempatan untuk keluar dari krisis," kata Sami Nader, kepala Institut Levant untuk Urusan Strategis.

Lebanon mengalami krisis ekonomi terburuknya sejak perang saudara pada kurun 1975-1990. Negara ini tengah berupaya membentuk pemerintahan baru sejak Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri pada 29 Oktober sebagai tanggapan terhadap protes rakyat yang ditujukan pada kelompok elite yang berkuasa yang dinilai korup.

Protes rakyat Lebanon juga menyangkut pemerintahan dengan sistem pembagian kekuasaan atas dasar sekte, yang mendorong protes menyerukan pergantian pemerintah secara menyeluruh.

Editor : Sabar Subekti