PM Irak Reformasi Pemerintahan, Berhentikan 123 Pejabat

BAGHDAD, SATUHARAPAN.COM – Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, pada hari Rabu (9/9) menegaskan komitmennya untuk melaksanakan reformasi tanpa diskriminasi di pemerintahannya.

Kantor Perdana menteri mengatakan dalam sebuah pernyataan, "Perdana Menteri, Haider al-Abadi,  menyelenggarakan pertemuan yang  juga dihadiri oleh Wakil Ketua Parlemen dan para ketua blok dalam parlemen, serta sejumlah anggota parlemen."

Menurut situs berita Irak, iraqinews.com, dia memberikan penjelasan secara rinci tentang reformasi menyeluruh, dan pentingnya menghadapi tantangan negara dalam upaya membangun negara dan masyarakat, keamanan, dan  ekonomi.

Al-Abadi mengatakan bahwa "reformasi diperlukan untuk keadilan dan memerangi korupsi, serta mengurangi kesenjangan antara pejabat dan warga negara. Dia menekankan komitmennya untuk pelaksanaan reformasi sesuai hukum dan konstitusi tanpa pengecualian atau diskriminasi.

Dalam langkah awal, Haider al-Abadi, memberhentikan 123 wakil menteri dan pejabat pemerintah untuk mendorong reformasi yang terutama bertujuan untuk mengurangi korupsi dan salah urus dalam pemerintahan.

Masalah Korupsi

Menurut kantor berita Reuters, reformasi didorong oleh protes jalanan yang menuntut layanan yang lebih baik, dan memberantas korupsi yang merajalela. Hal itu juga didorong oleh seruan untuk tindakan yang berani dari ulama Syiah paling senior di Irak.

Ini adalah reformasi dan perombakan terbesar pertama dalam sistem pemerintahan Irak. Al-Abadi menetapkan untuk mengubah sistem dalam pemerintahan berdasarkan kuota sektarian dan etnis, yang sering membuat jabatan tinggi diserahkan kepada calon yang tidak memenuhi syarat dan kemudian mendorong korupsi.

Al- Abadi tidak menyebutkan kementerian mana yang terkena keputusan hari Rabu itu. Namun, dalam sebuah pernyataan disebutkan bahwa pejabat senior akan dipensiun atau status administrasi mereka "disesuaikan".

Dia mengatakan tanggung jawab kementerian akan diambil alih sampai struktur kementerian ditinjau dan pengganti ditunjuk.

Dalam reformasi pada bulan lalu, Al-Abadi memecat tiga wakil presiden Irak dan tiga posisi wakil perdana menteri. Dia juga memecat sepertiga dari jabatan di kabinet, dan memotong anggran dan fasilitas keamanan politisi.

Namun para kritikus mengatakan perubahan belum menunjukkan membaiknya kehidupan pada orang-orang biasa, dan memperingatkan tentang beberapa tindakan yang inkonstitusional.