PM Thailand Bubarkan Parlemen

BANGKOK, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra, di Bangkok, hari Senin (9/12), membubarkan Parlemen, namun dia tetap memimpin pemerintahan sementara sampai terbentuk kabinet baru.

"Situasi mungkin memperburuk sampai memicu kekerasan, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat," kata dia dalam pidato yang disiarkan jaringan televisi nasional Thailand.

PM Yingluck seperti dikutip dari Bangkok Post mengatakan bahwa dia menyerahkan keputusan kepada rakyat melalui Pemilu.

Sementara itu, Duta Besar RI untuk Thailand, Lutfi Rauf, sebelumnya meminta warga negara Indonesia untuk menghindari demonstrasi yang sedang marak di Thailand menyusul krisis politik di negeri Gajah Putih itu.

"WNI menghindari atau menjauh dari tempat-tempat demonstrasi atau daerah yang diperkirakan akan dilewati pendemo," kata Dubes dalam pernyataannya.

Massa di Bangkok, Thailand, melakukan unjuk rasa besar-besaran di Kantor Perdana Menteri Thailand, Yinluck Shinawatra, untuk menuntut Yinluck mengundurkan diri dari jabatannya, antara lain, karena terpengaruh pada kakaknya yang juga mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Atas desakan mundur dari penentangnya itu, Yinluck mengusulkan dilakukan referendum dan dia bersedia mengundurkan diri bila hasil referendum memutuskan dia harus mundur.    

Kedutaan Besar RI di Bangkok, kata Lutfi, senantiasa mengikuti secara seksama perkembangan situasi di Bangkok menjelang demonstrasi itu dengan berupaya mengumpulkan informasi dari berbagai pihak di Thailand.

Tidak Berhenti

Sementara itu, pemimpin demonstrasi antipemerintah, Suthep Thaugsuban, mengatakan pembubaran parlemen maupun pengunduran diri PM Yingluck Shinawatra tidak akan menghentikan unjuk rasa besar-besaran pihaknya.

"Pembubaran DPR atau pengunduran diri perdana menteri tidak akan cukup mengakhiri unjuk rasa sampai pengaruh Thaksin habis dari negara," kata dia, Senin (9/12) pagi. Sehari sebelumnya, pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, mengumumkan pengunduran diri 153 anggotanya dari parlemen. (Ant /bbc.co.uk )