PM Tunisia Minta Voting Mosi Kepercayaan

TUNIS, SATUHARAPAN.COM - Perdana Menteri Tunisia, Habib Essid, meminta pemungutan suara parlemen  untuk mosi kepercayaan bagi pemerintah, kata para pejabat, hari Rabu (20/7).

Jika kalah dalam pemungutan suara, maka Essid harus mundur  dari jabatannya yang baru satu setengah tahun, menurut laporan AFP.

Seorang pejabat pemerintah, yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa Essid telah secara resmi meminta mosi kepercayaan pada pekan depan, karena adanya tekanan untuk mengundurkan diri.  Pemungutan suara diperkirakan akan berlangsung pekan depan, kata sumber di parlemen.

Essid sudah dipaksa untuk merombak secara luas pemerintahannya pada bulan Januari, ketika negara menghadapi kekerasan terburuk sejak pemberontakan  Revolusi Musim Semi Arab tahun 2011 yang menggulingkan Presiden Tunisia, Zine El Abidine Ben Ali.

Kritikan lain muncul pada awal Juni ketika Presiden Tunisa, Beji Caid Essebsi, mengkritik pemerintahan di daerah dan mengatakan dia akan mempertimbangkan usulan untuk membentuk  pemerintahan baru persatuan nasional.

Essid mengatakan pada Juni bahwa dia siap untuk mengundurkan diri dari jabatan "jika kepentingan negara menuntut hal itu".

Sumber yang dekat dengan perdana menteri mengatakan bahwa dia siap untuk mundur, namun menolak jika berada di bawah tekanan tanpa mosi kepercayaan.

Jika pemerintahan Essid kehilangan suara, presiden akan memilih "orang yang paling cocok" untuk mandat  membentuk pemerintah baru.  Partai politik, serikat pekerja dan pengusaha juga akan menegosiasikan pembentukan pemerintahan baru.

Tekanan Presiden Essebsi

Pendukung Essid mengecam "tekanan" dari para pendukung Hafedh Caid Essebsi, putra presiden yang merupakan salah satu pemimpin Partai Nidaa Tounes.

"Jika kita menginginkan transisi demokrasi yang sesungguhnya, kita harus menjalankan tradisi demokrasi," kata seorang pejabat yang dekat dengan perdana menteri kepada AFP.

Pemerintah Tunisia saat ini terdiri dari empat kelompok termasuk partai-nya Essebsi yang didirikan pada tahun 2012, Nidaa Tounes, dan partai Islam, Ennahda.

Pekan lalu, atas inisiatif Essebsi, kelompok politik termasuk Partai Nidaa Tounes dan Partai Ennahda menyebutkan prioritas pada pembentukan pemerintah persatuan baru.

"Carthage Accord", sebagai kesepakatan pembentukan pemerintahan persatuan yang ditandatangani oleh pemenang Hadiah Nobel, Kelompok Serikat UGTT dan UTICA, meneyebutkan gambaran muram situasi ekonomi, sosial dan keamanan di Tunisia.

Setelah revolusi Musi Semi Arab 2011, penyusunan konstitusi bagu dan membentuk pemerintah baru melalui pemilihan umum, Tunisia menghadapi upaya untuk memerangi terorisme, korupsi dan pengangguran, serta kesenjangan antar daerah, yang kemungkinan akan tetap menjadi prioritas bagi pemerintahan baru.