PMKRI: Kesejahteraan Masyarakat NTT Tidak Tergantung Tambang

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Lidya Natalia Sartono, Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur tidak tergantung pada tambang.

Pernyataan yang ia sampaikan kepada satuharapan.com, Kamis (5/3) terkait dengan petisi oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Tolak Tambang di NTT. Koalisi ini menuntut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto untuk minta maaf karena menuduh gereja menghambat pembangunan karena menolak investor tambang. PMKRI adalah salah satu

“Memang, sejak lama masyarakat dan gereja menolak berdirinya perusahaan tambang di NTT,” kata lulusan STKIP PGRI Pontianak ini. “Masyarakat tahu bahwa tambang tidak membuat mereka sejahtera. Bahkan, warga NTT tersingkir dengan diusahakannya tambang. Maka, masyarakat menolak,” ia menambahkan.

“Tambang bukan satu-satunya solusi untuk kesejahteraan rakyat NTT,” kata peraih gelar magister bidang manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dan pendidikan matematika di Universitas Indraprasta PGRI (UNINDRA) Jakarta ini.

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi NTT, pendapatan asli daerah (PAD) NTT dari sektor pertambangan hanya 0,012 persen, sedangkan sektor pertanian dan peternakan hampir 50 persen.

Uskup Perlu Dikoreksi

Lidya juga mengomentari Uskup Gereja Katolik Kupang, Mgr Petrus Turang Pr yang mendukung berdirinya tambang-tambang di Nusa Tenggara Timur. “Ini perlu dikoreksi,” kata Lidya.

Sebagaimana dilansir Pos Kupang  Sabtu (28/2/2015), Uskup Turang menyatakan, pengelolaan tambang harus sedemikian rupa, “agar tidak membawa dampak negatif yang merusak lingkungan dan tidak melecehkan, menghina masyarakat yang berada di sekitar pertambangan.”

Pemerintah, kata uskup itu, “Harus membuat peraturan yang tepat, transparan, akuntabel, agar masyarakat tidak merasa ‘tercecer, tersingkir,’ dari lingkungan mereka karena kehadiran tambang.”

“Ia mencontohkan, tambang emas, tembaga, mangan, pasir harus dilakukan dengan baik agar membawa dampak positif bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka,” kata Uskup Turang.

Lidya menambahkan, “Jangan menganggap sepele munculnya tambang yang jelas-jelas merusak lingkungan dan kehidupan tata masyarakat. Padahal selama ini, gereja dan masyarakat bahu-membahu mencegah supaya jangan ada tambang di NTT. Sekali-lagi pernyataan Uskup harus dikoreksi.”