PNS Kepulauan Seribu Juga Terkena Dampak Perampingan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus dibenahi dan disempurnakan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat tengah menyusun strategi untuk menggalakkan reformasi di tubuh pemerintahan ini.

Dalam waktu dekat, Ahok, sapaan akrab Basuki akan merampingkan struktur pemerintahan di Kepulauan Seribu. Menurutnya, PNS yang bekerja di Kepulauan Seribu terlalu banyak dan kurang efektif.

“Yang pasti undang-undang telah membuat Pulau Seribu menjadi kabupaten. Dengan penduduk 2.000 lebih, kalau menghabiskan Rp 200 miliar, kasih satu orang Rp 10 juta saja biar lebih untung. Kita mau kurangi PNS di situ,” ujar Ahok kepada satuharapan.com  di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (4/6).

Ahok punya maksud, daripada mengeluarkan dana untuk PNS terlalu banyak dan justru kurang efektif, ia bisa menganggarkan dana tersebut untuk kepentingan layanan publik bagi rakyat.

Namun demikian, seperti dikutip beritajakarta.com, Bupati Kepulauan Seribu Tri Djoko Sri Margianto menilai jumlah PNS di Pemkab Kepulauan Seribu masih cukup efektif dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, yang harus dievaluasi adalah kinerja PNS.

"Tuntutan masyarakat saat ini cukup tinggi soal kinerja dan pelayanan, karena gaji PNS saat ini sudah lebih tinggi dibanding pegawai swasta. Jadi, tidak bisa santai atau malas-malasan. Nah, kalau masih ada yang kerjanya santai begitu yang perlu dipensiunkan dini," kata Tri.

Tri mengaku, selama empat bulan bertugas di Pemkab Kepulauan Seribu, ia telah melakukan sejumlah konsolidasi dan evaluasi kinerja PNS yang di bawah tanggung jawabnya.

"PNS memang bukan jabatan sosial, karena digaji pakai uang rakyat jadi harus bekerja sebaik mungkin, bukan yang keluyuran di mal,” kata dia.

Sebelumnya, Djarot juga menilai banyak PNS Kepulauan Seribu yang diambil dari daratan Jakarta. Padahal, banyak potensi dari warga pulau yang justru tak mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

"Jadi Kepulauan Seribu, itu kan kecil, tapi struktur pemerintahannya gemuk banget ya. Kalau mau jujur itu pegawai banyak ambil di Jakarta daratan daripada di sana. Itu perlu dievaluasi betul, untuk efisiensi dan efekivitas tatanan birokrasi yang ada di sana. Jadi nanti kita evaluasi," kata Djarot.

"Kalau perlu kita rapikan," Djarot menambahkan.

Editor : Sotyati