Polemik Pelindo, 9 Asosiasi Bongkar Muat Pelabuhan Mogok Kerja Hari Ini

SEMARANG, SATUHARAPAN.COM - Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Pelindo, tampaknya tengah menjadi bulan-bulanan di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Pasalnya, perusahaan ini telah menyabotase aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut, padahal BUMN ini tidak memiliki ijin khusus untuk melakukan pekerjaan bongkar muat.

Menyangkut permasalahan tersebut, maka dijadwalkan pada Senin (3/6) hari ini, akan dilakukan aksi mogok kerja massal yang diikuti oleh sekitar sembilan asosiasi pengguna jasa pelabuhan. Mereka diantaranya adala Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI), Indonesian National Shipowners Association (INSA), Pelayaran Rakyat (Pelra), Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (Ginsi), Asosiasi Depo Kontainer Indonesia (Asdeki), dan Organisasi Angkutan Dara (Organda) pelabuhan Tanjung Emas.

Seperti dikatakan Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Tengah, Romulu Simangunsong, melalui Antara, selama Pelindo tidak menghentikan kegiatan bongkar muat, asosiasi-asosiasi tersebut tidak akan beroperasi.

"Kami menunggu hingga kepala pelabuhan, Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) hingga menghentikan pekerjaan bongkar muat Pelindo. Karena jika terus dibiarkan, BUMN itu tidak akan hanya mengendalikan aktivitas bongkar muat tetapi juga akan merembet ke angkuta truk, EMKL, dan lain-lain," katanya.

Para pengusaha dari sembilan asosiasi tersebut juga telah melakukan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Bonny R Mamahit pada Jumat (31/5) lalu dan meminta penghentian kegiatan bongkar muat hingga mereka memiliki surat-surat yang sah.

Selain itu, Dirjen juga telah memerintahkan tim nya untuk melakukan pemeriksaan keuangan atau audit terhadap PT Pelindo.

Ketua INSA Jateng yang mendukung aksi mogok ini juga mengutarakan pendapatnya bahwa Pelindo seharusnya sebagai BUMN, berperan sebagai pemberi sponsor dan bukan menjadi pemain lantaran merasa berwenang atas pelabuhan.

Ketua GPEI Jateng, Eddy Raharto yang menganjurkan agar mogok massal tidak sampai terjadi memiliki alasan tersendiri. Sebagai seorang pengusaha, ia memang tidak ingin menanggung kerugian akibat karyawannya yang mogok bekerja. Oleh karena itu ia mengatakan, "Kami senang jika pelayanan palabuhan menjadi lebih efisien, tetapi usaha ini akan sia-sia saja apalagi dilakukan dengan mematikan usaha kecil. Sebaiknya jangan," ujarnya.