Polisi Diperintahkan Tangkap Pemred Sarawak Report Terkait Berita Korupsi

KUALA LUMPUR, SATUHARAPAN.COM - Kepolisian Malaysia diperintahkan untuk menangkap Clare Rewcastle-Brown, pendiri dan pemimpin redaksi Sarawak Report, sebuah situs berita yang banyak mengungkap skandal korupsi.

The Star melaporkan, Direktur Reserse Kriminal Kepolisian Malaysia, Datuk Seri Mohmad Salleh, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (4/8), bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh pengadilan Kuala Lumpur itu dikeluarkan karena Brown dianggap melakukan kegiatan yang merugikan demokrasi parlementer di bawah pasal 124B dan 124I kitab hukum pidana negara itu.

"Kami akan memprosesnya dan memasukkannya dalam daftar pencarian orang Aseanpol sebagaimana juga memasukkannya pada red notice Interpol," katanya.

Mereka yang terbukti bersalah berdasarkan pasal 124B, yang meliputi kegiatan merugikan demokrasi parlementer, diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun, Mail Online Melayu melaporkan. Berdasarkan pasal 124I, yang berkaitan dengan penyebaran laporan palsu, mereka yang terbukti bersalah bisa dipenjara hingga lima tahun.

Sarawak Report telah menerbitkan laporan yang menuduh korupsi dan salah urus pada lembaga dana investasi 1Malaysia Development Berhad (1MBD). Rewcastle-Brown dituduh telah merusak dokumen 1MDB yang digunakan dalam laporannya, sebagai bagian dari skema untuk menggulingkan Perdana Menteri Najib Razak, yang juga ketua dewan penasihat 1MDB.

Menanggapi langkah itu, Rewcastle-Brown mengatakan bahwa dia tidak terpengaruh dan menyebut tuduhan itu "konyol". Berbicara kepada The Insider Malaysia, Rewcastle-Brown mengatakan ia tidak takut.

Dia menambahkan bahwa dia telah mendapat liputan media yang luas sebagai akibat dari fokus pemerintah pada dirinya dan tidak mungkin untuk menyampaikan kata-kata yang 'indah' kepada Najib

Sarawak Report yang berbasis di London  pada 3 Juli lalu menerbitkan dugaan bahwa dana US$ 700 juta yang terkait dengan 1MDB ditransfer ke rekening atas nama Najib selama dua tahun terakhir. Najib telah membantah menggunakan dana itu untuk kepentingan pribadi.

Lembaga anti-korupsi di negara itu, pada hari Senin (3/8) mengatakan, uang itu berasal dari sumbangan dan bukan dari dana yang terkait dengan utang.

Regulator internet Malaysia telah memblokir Sarawak Report bulan lalu, dengan alasan bahwa isinya tentang 1MDB bisa mengacaukan negara.