Polri Terapkan Program Satu Polisi untuk Satu Desa

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan telah menerapkan program prioritas “Satu Polisi untuk Satu Desa.” Hal tersebut dilaksanakan agar bersinergi dengan salah satu program Presiden Joko Widodo “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

“Seiring dengan salah satu program Presiden Jokowi ‘Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan’ dan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, maka Polri telah menerapkan program prioritas ‘Satu Polisi untuk Satu Desa’” kata Wakil Kepala Polri Komjen Badrodin Haiti, dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komite I DPD, di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (20/11).

Dia menjelaskan, polisi yang akan melaksanakan tugas tersebut adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Salah satu tugasnya, melakukan pembinaan keamanan dan ketertiban di tingkat desa, bekerja sama dengan Bintara Pembina Desa (Babinsa), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Lintas Masyarakat (Linmas), maupun para mantan Pertahanan Sipil (Hansip), sebagai potensi masyarakat.

Upaya Polri

Dalam rangka mendukung program tersebut, beberapa upaya telah dilakukan Polri guna menjangkau seluruh desa, yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 berjumlah 79.702.

Pertama, Polri telah melakukan realokasi personil dari tingkat Markas Besar (Mabes) Polri dan Kepolisian Daerah (Polda) ke tingkat Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Sektor (Polsek).  “Tujuannya, meningkatkan kualitas pelayanan Polri hingga ke tingkat pelosok desa sebagai laposan struktur masyarakat terbawah,” kata dia.

Kedua, dalam tahapan rekrutmen, Polri telah menerapkan prinsip local boy/girl for local job terutama bagi daerah hard ship post seperti Maluku utara, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, dan Gorontalo. Rekrutmen tersebut diharapkan mampu menarik dan menyerap minat putra putri terbaik daerah untuk menjadi Anggota Polri. “Caranya, memberi kemudahan persyaratan dan pembinaan sejak menempuh pendidikan di SMA, namun hal ini dilakukan tanpa ada unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar dia.

Badrodin menyampaikan hal ini dilakukan agar mendapatkan Anggota Polri yang memahami karakteristik, budaya, dan pranata sosial, di tempat tugasnya, sehingga mudah dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan masyarakat setempat serta termotivasi membangun daerah asalnya masing-masing.

Editor : Eben Ezer Siadari