Prancis Akan Bersikap Tegas pada Politisi Lebanon Yang Halangi Reformasi

PARIS, SATUHARAPAN.COM-Menteri luar negeri Prancis mengatakan bahwa dia akan menyampaikan pesan yang tegas kepada politisi Lebanon ketika dia mengunjungi Beirut pada hari Kamis (6/5) dan memperingatkan tindakan hukuman terhadap mereka yang menghalangi kemajuan politik.

Perjalanan itu dilakukan setelah Paris mengatakan pada Hari Rabu (5/5) bahwa pihaknya mulai menerapkan langkah-langkah untuk membatasi masuk ke Prancis bagi beberapa pejabat Lebanon dengan alasan bahwa mereka menghalangi upaya untuk menemukan solusi bagi krisis politik dan ekonomi Lebanon.

"Ketegasan bagi mereka yang menghalangi pembentukan pemerintah: Kami telah mengambil tindakan nasional, dan ini baru permulaan," kata Jean-Yves Le Drian, di Twitter tanpa memberikan rincian.

Namun, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi tentang tindakan apa yang sebenarnya telah diambil, jika ada, dan terhadap siapa. Pejabat Prancis menolak berkomentar atau menanggapi permintaan untuk rinciannya.

Prancis telah memelopori upaya internasional untuk menyelamatkan Lebanon dari krisis terdalamnya sejak perang saudara 1975-1990, tetapi sejauh ini gagal membujuk para politisi yang bertikai untuk mengadopsi peta jalan reformasi atau membentuk pemerintahan baru untuk membuka bantuan internasional setelah delapan bulan.

Le Drian mengatakan tindakan nasional akan mencakup akses ke wilayah Prancis. Namun belum jelas seberapa besar dampak tindakan tersebut karena beberapa aktor utama Lebanon memiliki kewarganegaraan ganda, dan tidak dapat dibatasi, sementara yang lain yang dapat dituduh menghalangi proses politik jarang bepergian ke Prancis.

Pengumuman suram oleh Prancis dapat ditujukan untuk memfokuskan pikiran di tingkat Uni Eropa, di mana Paris berharap rezim sanksi baru dijatuhkan pada Lebanon dengan pembekuan aset dan larangan perjalanan yang lebih berdampak. Namun itu, bagaimanapun, kemungkinan akan memakan waktu, kata para diplomat.

Le Drian akan bertemu dengan Presiden Lebanon, Michel Aoun, dan Ketua Parlemen, Nabih Berri, yang merupakan sekutu kelompok Hizbullah, meskipun para pejabat menolak untuk mengkonfirmasi pertemuan dengan Perdana Menteri yang ditunjuk, Saad Al-Hariri.

Dia juga telah meminta untuk bertemu Gebran Bassil, pemimpin blok politik Kristen terbesar Lebanon dan menantu Aoun, yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat atas tuduhan korupsi dan hubungannya dengan Hizbullah. (Reuters)

Editor : Sabar Subekti