Prancis dan AS Peringatkan Republik Afrika Tengah di Ambang Genosida

PARIS, SATUHARAPAN.COM -  Prancis pada Kamis (21/11) mengingatkan Republik Afrika Tengah berada di ambang genosida, saat PBB mempertimbangkan pengiriman ribuan penjaga perdamaian ke negara tersebut.

“Ini benar-benar kacau,” kata Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius kepada stasiun TV France 2. Ia juga menambahkan Amerika Serikat sedang mempertimbangkan otorisasi pasukan Afrika dan Prancis untuk ikut campur tangan di negara tersebut.

“Anda memiliki tujuh ahli bedah untuk populasi lima juta orang, 25 persen angka kematian bayi di sejumlah daerah, dan 1,5 juta orang yang tidak mempunyai apa pun, bahkan makanan, dan geng bersenjata, para bandit, dan sebagainya,” kata dia menggambarkan negara itu.

Negara bekas koloni Prancis yang miskin namun kaya akan sumber daya alam itu menghadapi kerusuhan yang semakin anarkis sejak koalisi pemberontak yang dikenal sebagai Seleka menggulingkan Presiden Francois Bozize.

Pemerintah transisi kehilangan cengkeramannya di negara berpenduduk 4,5 juta orang itu, sejak serangan balas dendam antara kaum Muslim dan Kristen semakin marak.

Seruan AS

Hal senada diserukan oleh Amerika Serikat yang meminta diberlakukannya sanksi terhadap para pemimpin yang mendorong perselisihan di Republik Afrika Tengah hingga memaksa PBB mempertimbangkan pengiriman ribuan penjaga perdamaian.

Seruan yang diajukan oleh duta besar AS untuk PBB, Samantha Power, menambahkan kekhawatiran internasional terhadap tindak anarkistis di Republik Afrika Tengah yang menurut beberapa pejabat PBB dapat berisiko menjadi genosida.

Beberapa negara Afrika telah mulai mengirimkan pasukan ke negara itu, tempat pemberontak menggulingkan presiden pada Maret lalu. Pemerintahan transisi yang dipimpin oleh seorang mantan pemberontak telah lama kehilangan kendali dan mengubah negara itu menjadi negara miskin.

Power mengatakan bahwa harus ada “pengerahan cepat” pada pasukan Afrika secara penuh. Dia menambahkan dalam komentar di akun Twitter-nya bahwa komunitas internasional harus “memberlakukan sanksi terhadap pelaku kejahatan.”

Seruan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, mengumumkan pendanaan sebesar 40 juta dolar Amerika Serikat (sekitar Rp 460,4 miliar) kepada pasukan Afrika. Kerry mengatakan bahwa pemerintah gagal mengontrol apa yang dia sebut sebagai “krisis sektarian yang semakin meningkat.” (AFP)