Presiden dan Milisi Syiah Yaman Sepakat Akhiri Krisis

SANAA, SATUHARAPAN.COM - Presiden dan milisi Syiah Yaman pada Rabu (21/1) mencapai kesepakatan sembilan poin yang isinya mengharuskan milisi tersebut untuk menarik diri dari gedung pemerintahan dengan imbalan konsesi terkait rancangan konstitusi, ungkap media pemerintah.

Milisi Houthi berjanji untuk mengosongkan istana kepresidenan, yang direbut pada Selasa, dan membebaskan kepala staf Presiden Abdrabuh Mansur Hadi sebagai bagian dari kesepakatan yang juga disetujui oleh faksi lain, ungkap kantor berita Saba, yang mempublikasikan teks dokumen tersebut.

Sebagai imbalan, mereka saat ini “dapat mengubah” rancangan konstitusi yang menetapkan pembagian Yaman menjadi enam wilayah federasi yang ditentang oleh Houthi, kata badan tersebut.

“Rancangan konstitusi tersebut harus disepakati oleh semua faksi,” menurut kesepakatan itu, dan Yaman “akan menjadi negara federal sesuai dengan hasil dialog nasional.”

Perundingan nasional digelar di Yaman seperti yang ditetapkan oleh kesepakatan yang didukung PBB. Kesepakatan tersebut menurunkan mantan presiden Ali Abdullah Saleh dari jabatannya pada 2012 setelah terjadi protes keras selama satu tahun. Mengubah negara menjadi negara federal merupakan salah satu hasil dari perundingan nasional.

Perjanjian itu juga menjanjikan hak yang sama bagi Houthi, yang dikenal sebagai Ansarullah, dan faksi lain yang tidak puas dalam pengalokasian jabatan publik.

“Annsarullah dan Southern Movement serta semua faksi politik lainnya akan mendapat hak untuk diangkat di dalam sejumlah institusi,” ungkap kesepakatan tersebut.

“Langkah ini akan diterapkan segera,” tambahnya. (AFP)