Presiden Dorong Reformasi Pelayanan Publik Cegah Korupsi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah meminta kepada seluruh Kementerian/Lembaga untuk memberikan prioritas pada upaya reformasi sektor perizinan dan sektor layanan publik guna mendukung upaya pencegahan korupsi.

Menurut Presiden, sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan rakyat dan pengadaan biasanya merupakan area-area yang rawan dengan terjadinya tindak pidana korupsi.

"Selain itu, prioritas juga diberikan pada peningkatan transparansi penyaluran dana hibah, bantuan sosial serta pengadaan barang dan jasa. Saya sudah perintahkan untuk penyaluran bantuan sosial dan dana hibah harus lewat sistem perbankan kita," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016 di Gedung Balai Kartini, Jakarta, hari Kamis (1/12).

Presiden mengatakan, berbagai cara dilakukan pemerintah untuk mendukung upaya tersebut seperti pemberantasan pungutan liar oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli). Selain itu, melanjutkan langkah-langkah deregulasi yang sampai saat ini sudah sampai pada paket kebijakan ke-14.

"Kita juga harus terus mendorong perbaikan mekanisme serta penyederhanaan prosedur birokrasi termasuk penyederhanaan rezim SPJ (surat pertanggungjawaban)," kata Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengatakan pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan juga dipercaya akan mampu mengurangi potensi-potensi tindak pidana korupsi.

"Tapi saya juga ingatkan bahwa pembangunan sistem yang berbasis IT itu juga bukan satu-satunya jawaban. Harus juga diimbangi dengan bekerjanya pengawasan yang efektif baik yang dilakukan oleh pengawas internal masing-masing Kementerian dan Lembaga, pengawas eksternal, maupun dengan cara mengundang partisipasi publik melalui penerapan keterbukaan informasi," katanya.

Tampak hadir mendampingi Presiden ialah Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja lainnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Ketua KPK Agus Rahardjo, sejumlah pimpinan lembaga negara, dan para pegiat anti-korupsi. (Setpres)

Editor : Eben E. Siadari