Presiden Hadiri KTT ASEAN – Korsel

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri pertemuan puncak para pemimpin ASEAN dan Korea Selatan (Korsel) dalam KTT Perayaan Dialog ASEAN – Korea Selatan (Korsel) ke-25 di Busan, Korea Selatan pada Jumat (12/12) pagi.

KTT bertema “Building Trust”, Bringing Happiness (membangun kepercayaan, membawa kebahagiaan, Red) tersebut dilaksanakan dalam dua sesi. Rangkaian acara KTT sebelumnya telah dimulai pada Kamis (11/12) waktu setempat.

Presiden Jokowi yang hadir menggunakan stelan jas hitam dengan dasi warna merah tiba di Bexco, tempat digelarnya KTT sekitar pukul 09.10 waktu setempat (07.10 WIB).  Ia disambut langsung oleh Presiden Korsel Park Geun-hye.

Seusai menghadiri KTT tersebut, Presiden Jokowi akan segera kembali ke tanah air nanti sore.

Bertemu Masyarakat Indonesia

Sebelumnya pada Kamis (11/12) malam, Presiden Jokowi berdialog dengan masyarakat Indonesia di Korea Selatan  di Universitas Kyungsung, Busan, Korea Selatan.

Didampingi Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi tiba di Universitas Kyungsung sekitar pukul 21.00 Waktu Setempat atau pukul 19.00 WIB.

Selain bertemu dengan WNI yang kuliah di Universitas Kyungsung, Presiden juga bertemu  ratusan masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan, yang  memadati ruangan President Hall.

Balai Latihan Kerja Ketinggalan Zaman

Dalam dialog dengan masyarakat Indonesia itu, Presiden Jokowi menyampaikan penilaiannya mengenai Balai Latihan Kerja (BLK). Presiden menilai BLK sudah ketinggalan zaman dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan tenaga kerja modern.

“Pelatihan BLK dari dulu sampai sekarang yang saya lihat kursus jahit, kemudian ngelas, lasnya yang sudah ketinggalan kereta api, ini nggak nyambung, dunia kerja sudah berbeda,” kata Presiden.

Presiden menambahkan, mesin jahit pun bukan mesin jahit yang cepat itu, tapi memang mengubah pola mental ini juga tidak gampang.

Dialog dilanjutkan dengan tanya-jawab antara masyarakat dan Presiden tentang pernikahan Indonesia – Korsel (perkawinan campuran). Para keluarga berbeda warga negara itu menginginkan adanya dwi kewarganegaaraan sehingga di mata hukum keduanya tetap kuat.

Selain itu, isu terkait moratorium TKI juga diangkat. Presiden mengatakan akan tetap melanjutkan moratorium terhadap negara-negara yang belum memberikan perlindungan bagi TKI. (setkab.go.id)

Editor : Bayu Probo