Presiden Ingin Berantas Jual Beli Jabatan Aparatur Sipil Negara

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti masih adanya praktek-praktek jual beli jabatan dalam manajemen ASN seperti terjadi beberapa waktu lalu ada yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Presiden ingin praktek jual beli dalam proses pengurusan dan pengangkatan jabatan ASN dihilangkan dan diberantas.

"Saya ingin mengingatkan agar praktek dalam proses pengurusan, pengangkatan ASN ini betul-betul hilang, diberantas tuntas," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas dengan topik "Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)" di kantor Presiden, Jakarta, hari Rabu (18/1).

Kepala Negara menegaskan kembali fokus kerja pemerintah di tahun 2017 yaitu mengurangi ketimpangan antardaerah, antarwilayah dan mengatasi kesenjangan sosial.

Oleh sebab itu, dia berharap sebaran ASN yang merata akan bisa memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik dan juga kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi juga semakin merata di seluruh pelosok tanah air.

Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan aparatur sipil negara, sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan, katanya.

Suami Ibu Negara Iriana itu meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur untuk menghitung lagi sebaran ASN di seluruh wilayah negara Indonesia.

Dengan demikian, kata dia, terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah dan yang perlu di kurangi di setiap wilayah.

"Dan kita harus mampu menemukan jumlah ASN yang proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk, juga kemampuan keuangan negara serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik atau egovernment," katanya

Editor : Eben E. Siadari