Presiden: Jaga Harapan Rakyat Pilkada Aman, Damai, Demokratis

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2015 ini akan menjadi ujian sekaligus pelajaran berharga untuk menyongsong dua momen pilkada serentak berikutnya pada tahun 2017 dan 2018.

Pernyataan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, di Eco-Park Ancol Jakarta, Kamis (12/11), seperti dikutip dari siaran pers yang dikeluarkan oleh Tim Komunikasi Presiden.

Presiden menggarisbawahi, penyelenggaraan pilkada serentak akan menjadi pengalaman penting sebelum sampai pada Pemilu Nasional Serentak pada tahun 2019.

“Untuk itu, kita harus siapkan momen-momen demokrasi itu sebaik-baiknya. Pengalaman melaksanakan pilkada serentak tahun 2015 dapat menjadi rujukan dalam pemilu serentak berikutnya, serta untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilu Nasional Serentak di Tahun 2019,” kata Presiden.‎‎

Presiden mengingatkan, agar persiapan dilakukan semuanya lebih awal, terutama aturan mainnya.

“Untuk itu, saya instruksikan kepada Saudara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan HAM, untuk segera menyiapkan rancangan undang-undang yang mengatur tentang pemilu nasional serentak, agar berbagai instrumen pelaksanaan dapat disiapkan dari dini oleh KPU dan Bawaslu,” kata Presiden.

Dari satu pemilu ke pemilu yang lain, dari satu pilkada ke pilkada yang lain, menurut penilaian Presiden, rakyat Indonesia semakin matang dalam berdemokrasi. ‎Untuk itu, Presiden mengingatkan untuk terus menjaga dan merawat kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi pilkada serentak.

"Kita harus memastikan kualitas pelaksanaan pemilhan umum di negeri ini terus meningkat, harus mampu ‘naik kelas’ dari waktu ke waktu. Saya yakin dengan kerja keras saudara-saudara sekalian, penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015, bisa berjalan dengan aman, damai dan demokratis,” kata Presiden.‎‎

Jaga Harapan Rakyat

Pilkada serentak pada akhir tahun 2015 merupakan salah satu agenda penting dalam perjalanan demokrasi di tingkat lokal. Untuk pertama kali rakyat di 269 daerah akan memilih 9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 36 wali kota dan wakil wali kota secara serentak.

Satu hal yang terpenting dan harus selalu diingat, ketika menyongsong momen demokrasi lokal ini adalah harapan dari seluruh rakyat Indonesia.‎ “Harapan rakyat agar pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara langsung, inklusif, dan demokratis,” kata Presiden.‎

Harapan rakyat lainnya, kata Presiden, adalah agar rotasi kepemimpinan pemerintah daerah berjalan aman, damai, jujur dan adil sesuai pilihan rakyat, agar pilkada dapat menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang memiliki kompetensi dan integritas tinggi.

“Harapan rakyat, agar pilkada menjadi pintu gerbang untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah,” kata Presiden.‎‎

Harapan untuk mewujudkan pilkada serentak yang aman, damai dan demokratis, berada di pundak seluruh rakyat. Untuk itu, kepada seluruh jajaran aparat keamanan, Presiden menginstruksikan untuk selalu siap siaga menjaga keamanan selama pelaksanaan pilkada serentak.

“‎Saya instruksikan aparat keamanan jangan berperan seperti 'pemadam kebakaran'. Petakan daerah-daerah rawan gangguan keamanan. Lakukan langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pilkada bisa dicegah,” kata Presiden.‎

Presiden meminta kepada para kepala badan intelijen daerah agar melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik selama periode pilkada serentak. ‎

Kepada jajaran KPU, Bawaslu, dan Panwaslu, Presiden meminta memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik.

Koordinasi harus dilakukan terus-menerus dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah agar penyelenggaraan dapat berjalan dengan aman dan lancar, terutama dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap, kampanye, penyiapan distribusi logistik, pengamanan proses pemberian suara, maupun pascapemungutan suara. ‎

“Saya berharap KPU dan Bawaslu bisa menjaga sikap profesional dan independensinya sehingga pilkada berjalan jujur dan adil. Saya tekankan soal ini karena dalam sebuah pertandingan politik yang sehat sangat diperlukan aturan main yang jelas serta wasit yang bekerja secara profesional. Ini semua harus dijaga betul,” kata Presiden.

Presiden juga meminta kepada aparat TNI dan Polri supaya senantiasa independen dan netral dalam seluruh proses penyelenggaraan pilkada serentak. 

Editor : Sotyati