Presiden Jokowi Diminta Urungkan Niat Gabung TPP

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, diminta mengurungkan niatnya bergabung dengan Trans Pacific Partnership (TPP).

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fadli Zon, menyampaikan akan lebih baik Indonesia fokus terlebih dahulu menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebelum masuk ke dalam forum internasional yang cakupannya lebih besar.

Dia khawatir, bila Indonesia tetap memaksakan diri bergabung ke dalam TPP hanya akan menjadi pasar bagi negara-negara lain. Sebab, saat ini ekspor Indonesia masih belum cukup kuat.

"Hakikat politik luar negeri Indonesia itu kepentingan nasional. Adakah kepentingan nasional yang kita dapat? Kita jadi pemenang tidak? Kalau masyarakat kita dapat keuntungan sih oke saja," ucap Fadli seusai menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Robert O Blake, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, hari Rabu (4/11).

Menambahkan, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, menilai Indonesia belum siap bergabung menjadi anggota TPP. Dia pun meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan ulang keinginan tersebut.

"Pak Jokowi harus hati-hati untuk menyatakan diri bergabung dengan. Saat ini kita belum siap bergabung dengan TPP," kata politikus Partai Demokrat itu.

Agus mengakui di era perdagangan bebas seperti yang saat ini terjadi, Indonesia harus mendorong ekspor lebih luas. Namun, sebaiknya Indonesia mempersiapkan dunia industrinya terlebih dahulu.

"Usaha yang dilakukan baik swasta maupun BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kita belum siap lakukan ekspor sebanyak-banyaknya. Berbeda dengan Singapura atau Malaysia yang pangsa pasar dalam negerinya kecil dan fokus pada ekspor," tutur dia.

Lebih lanjut, dia menilai, Indonesia belum bisa bersaing dengan pasar mancanegara. Bahkan, Agus melihat manfaat Indonesia bergabung dengan TPP sangat sedikit, Indonesia akan tetap menjadi pasar tujuan ekspor negara anggota TPP lainnya.

Buat Poros Baru

Dihubungi terpisah, penagamat politik dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Muradi, meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali keinginan bergabung dengan TPP. Presiden Jokowi diminta mengembalikan substantif politik luar negeri Indonesia.

“Lebih baik, Presiden Jokowi fokus, Indonesia sudah bergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), G20, dan beberapa lainnya. Terlebih saya melihat TPP memiliki sentimen politik yang justru akan mengganggu stabilitas politik dalam negeri Indonesia,” ucap dia.

Saat ditanya, apakah langkah Presiden Jokowi menyatakan diri ingin bergabung dengan TPP bertujuan memperbaiki hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat yang cemburu melihat ‘kemesraan’ Indonesia dengan Tiongkok, Muradi justru mengatakan Indonesia tidak akan mati bila tidak berhubungan dengan Amerika Serikat.

Menurut dia, alasan negara seperti Vietnam bergabung dengan TPP berkaitan dengan masalah Laut China Selatan. “Jadi sebaiknya kita perkuat dulu dalam negeri, kemudian fokus apa yang menjadi politik luar negeri kita, perkuat di ASEAN, perkuat di gerakan Non-Blok. Bila perlu kita membuat poros baru, jangan ikut poros lain yang sudah ada,” tutur Muradi.

Keinginan untuk bergabung dalam TPP disampaikan oleh Presiden Jokowi saat bertemu Presiden Amerika Serikat, Barack Obama dalam kunjungannya ke Gedung Putih, Kota Washington DC, beberapa waktu lalu.

TPP saat ini diikuti oleh 12 negara, yakni Brunei Darussalam, Cile, Selandia Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, dan Vietnam.

Editor : Sotyati