Presiden Jokowi Luncurkan Kartu Pangan Non Tunai KKS

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Kamis (23/2), memulai distribusi bantuan pangan dalam bentuk non tunai di Gedung Olahraga POPKI, Cibubur, Jakarta Timur.

Bantuan pangan sebagai pengganti program beras sejahtera (Rastra) tersebut disalurkan melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).  Melalui KKS, tiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp 110.000 per bulannya.

Saldo yang terdapat dalam KKS itu nantinya dapat ditukarkan dengan komoditas beras dan lainnya.

"Berasnya sudah kita siapkan dengan kualitas yang baik. Namanya "Beras Kita". Kalau dulu mau tidak mau terima beras ada yang hitam dan coklat (kualitas buruk). Sekarang bisa pilih beras yang baik. Ini per kilonya Rp 8.500," kata Joko Widodo menerangkan dihadapan masyarakat penerima bantuan.

Selain untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai, KKS juga mencakup bantuan program keluarga harapan (PKH). KKS yang diperuntukkan untuk menyalurkan PKH terdapat saldo sebesar Rp 1.890.000 yang diperuntukkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Tadi yang Rp 1.890.000 itu diambilnya empat kali, tidak bisa diambil semuanya," kata Presiden.

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla memang sejak awal menjadikan sistem perbankan sebagai media penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dengan diterapkannya sistem tersebut, penyalahgunaan dana bantuan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dapat semakin diminimalisir.

"Ini memang sebuah sistem yang akan membawa kita kepada cara-cara yang lebih mudah dan tidak diselewengkan karena ini menggunakan sistem perbankan. Itu yang kita harapkan," Kepala Negara mengakhiri.

Distribusi bantuan pangan nontunai merupakan program pemerintah yang sejak lama dipersiapkan. Sebelumnya, pada 16 Maret dan 19 Juli tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah membahas tentang rencana pemerintah untuk mendistribusikan bantuan pangan melalui kartu yang akan disampaikan langsung kepada rumah tangga yang menjadi sasaran.

Target 10 Juta Keluarga Penerima Bantuan

Kartu ini dapat digunakan untuk menebus beras, dan/atau telur, atau bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko pada harga yang berlaku.

"Harapan saya adalah dengan reformasi ini, rakyat yang belum sejahtera, yang belum mampu akan memiliki lebih banyak pilihan. Mereka bisa membeli sembako di pasar atau toko dengan kualitas yang lebih baik dan juga bisa memperoleh nutrisi yang lebih seimbang. Tidak hanya karbohidrat, namun juga protein, misalnya telur," kata Presiden kala itu.

Program Bantuan Pangan Non Tunai ini merupakan kelanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah disalurkan di 68 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 menggunakan KKS.

Sejalan dengan target wilayah penyaluran yang ditetapkan Kementerian Sosial, saat ini telah terdapat 15.878 agen Layanan Keuangan Digital (LKD) dan Laku Pandai yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah siap menyalurkan Bantuan Pangan.

Pada tahun 2017, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai akan dilaksanakan secara serentak di 44 kota yang terdiri dari tujuh kota di Sumatera, 34 kota di Jawa dan tiga kota di wilayah timur. Adapun target penyaluran tahun 2017 adalah sekitar 1,286 juta KPM dengan total nilai sebesar Rp 1,7 triliun.

Target ini direncanakan meningkat signifikan pada tahun 2018 menjadi sekitar 10 juta keluarga penerima bantuan.

Tampak hadir pada peluncuran BPNT ini, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan OKI Alwi Shihab. (PR)

Editor : Diah Anggraeni Retnaningrum