Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum di Kepolisian Diberantas

DEPOK, SATUHARAPAN.COM - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik mafia hukum atau makelar kasus di kepolisian segera diberantas. Presiden juga meminta agar pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Permintaan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  Bhayangkara ke-69 di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, hari Rabu (1/7).

Presiden Jokowi juga menekankan, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan.

Presiden juga meminta kepada seluruh jajaran Polri agar terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, masih banyak masukan, berupa komplain dari masyarakat terkait pelayanan Polri maupun dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan, komplain dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun secara langsung merupakan masukan yang berarti bagi Polri untuk mengukur sejauhmana penerimaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap Polri.

“Berbagai masukan tersebut harus digunakan untuk perbaikan dan koreksi terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat,” kata Jokowi.

Di akhir amanatnya, Presiden mengingatkan tentang program Revolusi Mental yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Presiden berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata.

“Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif,” kata Presiden. (setkab.go.id)