Presiden Jokowi Minta Pelayanan Publik Ditingkatkan Terus

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, saat ini masyarakat sudah semakin kritis dalam merespons pelayanan publik yang diberikan pemerintah. Tak jarang mereka menyalurkan keluhan tersebut ke sosial media mengenai pelayanan yang mereka anggap kurang profesional.

Oleh karena itu Presiden Jokowi meminta sektor pelayanan publik di Tanah Air yang sering mendapat keluhan dari masyarakat tersebut harus ditingkatkan agar tidak tertinggal oleh instansi swasta.

"Langkah-langkah perbaikan harus dilakukan. Jika sentra-sentra pelayanan publik tidak mau berubah, tidak mau memperbaiki, tidak mau berbenah, maka saya pastikan akan ditinggal oleh rakyat," kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Rapat Koordinasi, Penetapan dan Penyerahan Apresiasi Badan Layanan Umum (BLU) di Istana Negara, hari Selasa (22/11).

Menurut Jokowi, keluhan-keluhan rakyat seperti ini yang membuat sentra-sentra pelayanan yang disediakan instansi pemerintah makin kalah bersaing dengan layanan yang diberikan oleh swasta.

“Ini fakta yang harus kita terima," tambahnya.

Presiden mengatakan, kunci untuk memperbaikinya adalah kemauan untuk berubah dan kemauan untuk berbenah. Menurut Presiden, era keterbukaan dan persaingan seperti sekarang ini dapat dijadikan momentum untuk memperbaiki diri.

"Dengan kompetisi, keterbukaan yang ada, perubahan, maka saat ini Bank-bank BUMN kita tidak kalah dengan Bank-bank asing. Justru memenangi persaingan itu, baik di sisi pelayanan dan keuntungan, semua menang," kata Presiden.

Dalam acara tersebut, terdapat empat Kementerian/Lembaga yang menaungi penetapan BLU baru yaitu Kementerian Pertahanan dengan penetapan BLU satu Rumah Sakit, Kementerian Perhubungan dengan penetapan BLU satu Balai Kesehatan dan sembilan Balai Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan penetapan BLU satu Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, dan Polri dengan penetapan BLU 11 Rumah Sakit.

Presiden berharap dengan adanya penetapan BLU baru tersebut agar dapat dipandang sebagai sebuah momentum untuk menerapkan tata kelola manajemen yang lebih efisien dan lebih produktif. Karena dengan format BLU, sektor pelayanan publik akan memiliki ruang otonomi dan felsibilitas yang lebih besar dibandingkan sebelumnya.

"Tapi ingat fleksibelitas itu bukan tujuan, karena fleksibilitas merupakan alat untuk meningkatkan pelayanan pada rakyat. Jangan sampai berlomba-lomba menjadi BLU tapi pelayanan tidak ada perbaikan," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut, Presiden mengingatkan kepada seluruh instansi BLU untuk dapat menjalankan prinsip-prinsip bisnis yang sehat dengan pengelolaan secara korporasi. Namun, tetap tidak kehilangan misinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat bukan sekedar mencari keuntungan.

"Dengan demikian, perubahan ke BLU diharapkan bukan hanya akan membuat layanan pada masyarakat menjadi semakin baik tapi juga tetap menjaga tanggungjawab publik dengan tarif yang dapat terjangkau oleh masyarakat," katanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan pasal 69, menjadi dasar instansi pemerintah untuk menerapkan pengelolaan keuangan BLU.

BLU merupakan instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi dan efektivitas.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Sejumlah menteri anggota Kabinet Kerja, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Wakil Kepala Polri Syafruddin juga hadir dalam rakor tersebut. (Setpres)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja