Presiden: Kebijakan Transfer ke Daerah untuk Beri Manfaat bagi Masyarakat

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM-Presiden Joko Widodo mengungkapkan kebijakan transfer ke daerah diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Pemerintah juga terus mendorong agar sinergi Pusat dan Daerah semakin baik. Untuk itu, kebijakan transfer ke daerah diarahkan semakin berkualitas dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat."

Presiden Joko Widodo mengatakan itu dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2023 - 2024, di Gedung MPR/DPR, di Jakarta, hari Rabu (16/8).

Langkah-langkah yang diambil agar transfer ke daerah semakin berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat antara lain melalui harmonisasi belanja pusat dan daerah, terutama dalam upaya mendukung program prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi.

"Kemudian mempertajam pengelolaan dan penggunaan transfer ke daerah, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah yang inklusif," kata Jokowi. Meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, serta mendorong pembiayaan daerah sebagai sumber pendanaan di APBD.

Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo mengatakan RAPBN 2024 didesain untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. “RAPBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang, maka kebijakan RAPBN tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.”

Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama. Yang pertama, strategi Jangka pendek difokuskan guna mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan investasi.

Kedua, strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda yang mencakup mewujudkan sumber daya manusia unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial, termasuk penguatan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Ketiga, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, khususnya infrastruktur di bidang energi, pangan, konektivitas, serta teknologi informasi dan komunikasi, serta, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi.

Empat, meningkatkan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi, melalui hilirisasi sumber daya alam. Lima, mendorong pengembangan ekonomi hijau.

“Arsitektur RAPBN tahun 2024 harus mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan secara optimal, mempercepat transformasi ekonomi, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan,” katanya.

Editor : Sabar Subekti