Presiden Otoritas Palestina: Tindakan Hamas Tidak Mewakili Palestina

RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, mengatakan tindakan dan kebijakan kelompok milisi Hamas tidak mewakili rakyat Palestina, menurut laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Dalam panggilan telepon dengan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Abbas juga menyebut Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai “satu-satunya perwakilan sah rakyat Palestina,” kata WAFA.

“Presiden menegaskan penolakannya terhadap pembunuhan warga sipil di kedua pihak dan menyerukan pembebasan warga sipil, tahanan dan sandera di kedua pihak,” tambah kantor berita tersebut.

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatakan dia berbicara melalui telepon dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, pada hari Minggu (15/10) mengenai situasi di Gaza dan mendesak pembentukan koridor bantuan kemanusiaan untuk membantu penduduk setempat.

Di platform media sosial X, Maduro mengutuk apa yang disebutnya sebagai “serangan tanpa pandang bulu yang dilakukan Israel terhadap penduduk sipil, menyebabkan ribuan kematian dan cedera,” yang menurut dia melanggar “garis penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional.”

Israel telah bersumpah untuk memusnahkan Hamas sebagai pembalasan atas amukan para pejuangnya yang menyerbu dari Gaza melalui kota-kota Israel sepekan yang lalu, menembak warga sipil dan menyandera sejumlah orang dalam serangan terburuk terhadap warga sipil dalam sejarah Israel.

Maduro mengatakan dia telah memberi tahu Abbas bahwa Caracas akan mengirimkan lebih dari 30 ton bantuan kemanusiaan dalam beberapa hari ke depan, menandai dimulainya rencana untuk memberikan “dukungan langsung dan terus-menerus bagi rakyat Palestina” melalui saluran yang sudah ada.

Kedua pemimpin sepakat tentang perlunya gencatan senjata segera di wilayah tersebut dan koridor bantuan kemanusiaan dibuka untuk Gaza, tambah presiden Venezuela.

Maduro mengatakan keduanya telah meninjau inisiatif dari negara-negara termasuk Tiongkok dan Mesir untuk mengadakan konferensi global demi perdamaian dan “pembentukan kembali legalitas internasional.” (Reuters)

Editor : Sabar Subekti