Presiden Palestina Perintahkan Hormati Kebebasan Berekspresi
Keputusan presiden itu keluar menjalang pemilu, mencegah orang ditangkap karena perbedaan pandangan politik.
RAMALLAH, SATUHARAPAN.COM-Presiden Otoritas Palestina (PA), Mahmoud Abbas, pada hari Sabtu (20/2) mengeluarkan keputusan yang memerintahkan menghormati pada kebebasan berekspresi menjelang pemilihan legislatif pada bulan Mei. Ini sebagai langkah yang diminta oleh faksi-faksi di Palestina yang membahas pemilihan umum dalam pembicaraan yang diselenggarakan Mesir bulan ini.
Keputusan tersebut untuk menghilangkan beberapa keraguan yang membayangi pemilihan umum nasional Palestina pertama dalam 15 tahun terakhiur, meskipun masih ada rintangan lain yang belum
Keputusan presiden itu melarang semua pengejaran dan penahanan oleh polisi di Tepi Barat dan Jalur Gaza, yang dikendalikan oleh kelompok saingan Hamas, karena "alasan terkait dengan kebebasan berekspresi dan afiliasi politik." Tahanan yang ditangkap karena alasan seperti itu juga harus dibebaskan, kata keputusan itu.
Pemilu yang direncanakan pada 22 Mei diharapkan menjadi yang pertama di wilayah Palestina sejak gerakan militan Hamas memenangkan suara terakhir di wilayah Palestina pada tahun 2006.
Setahun kemudian (2007), kelompok Islam itu melakukan pertempuran jalanan yang mematikan melawan pasukan pro Abbas, yang berpuncak dengan Hamas mengambil alih Gaza dan memisahkannya secara politik dari Tepi Barat yang diduduki Israel, di mana Otoritas Palestina (PA) mengelola kantong-kantong otonom.
Setelah 14 tahun perpecahan, kelompok hak asasi menuduh Hamas dan PA menindak musuh dan lawan masing-masing pihak. Hamas telah mendesak penghentian semua penangkapan terkait politik di Tepi Barat, dan partai Fatah pimpinan Abbas menuntut hal yang sama di Gaza.
Seruan untuk pemilihan umum itu datang sebagai tanggapan atas serangkaian krisis yang dihadapi Fatah dan Hamas yang melemahkan dalam posisi perjuangan Palestina dalam spektrum regional dan internasional.
PA sedang berjuang dengan krisis keuangan dan kegagalan mencapai kesepakatan damai dengan Israel untuk menciptakan status kenegaraan Palestina.
Di Gaza, Hamas telah memegang kekuasaan di bawah blokade Israel dan Mesir yang melumpuhkan, mengisolasi dan melemahkan persenjataan Hamas, serta membuatnya tidak dapat memberikan layanan dasar minimum.
Faksi Palestina akan datang ke Kairo bulan depan untuk putaran pembicaraan lain dalam upaya untuk menyelesaikan masalah pelik yang telah menghalangi mereka untuk mengakhiri perpecahan, termasuk keamanan, karyawan, peradilan, dan memperluas Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). (AP)
Editor : Sabar Subekti
Albania akan Blokir TikTok Setahun
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Pemerintah Albania menyatakan akan memblokir media sosial TikTok selama s...