Prio: Isu Penyadapan Tak Akan Ganggu Hubungan Indonesia - Rusia

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI. (Foto: Dedy Istanto)

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Isu penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap pemimpin-pemimpin negara tetangganya tak mengganggu hubungan baik Indonesia dan Rusia. Itu sebabnya hari ini DPR menerima kunjungan Parlemen Rusia.

"Kita sudah berbicara banyak hal semalam, sekitar 3 jam. Termasuk menanyakan soal isu penyadapan dan Edward Snowden (agen CIA dan kontraktor di NSA)," kata Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso saat menerima kunjungan Ketua Delegasi Rusia, yang juga merupakan Wakil Ketua Parlemen Rusia (Duma) Nikolay Levichev, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/11).

Kunjungan ini sendiri merupakan kunjungan balasan Parlemen Rusia atas kunjungan pimpinan DPR RI dua hari yang lalu. Ketika Rusia merayakan peringatan hari ulang tahun konstitusinya.

Priyo mengatakan, dalam pembicaraan dengan pihak Rusia, isu penyadapan sebetulnya bukanlah agenda utama. Namun, lebih kepada siakp Rusia soal konflik Suriah, Laut Cina Selatan dan isu strategis internasional lainnya. Termasuk kerja sama Indonesia-Rusia.

"Dengan Rusia, tentunya kita ingin meningkatkan kerja sama khususnya di bidang militer, di mana pesawat Sukhoi adalah simbol, landmark, untuk meningkatkan kerjasama kedua negara," kata Priyo.

Rusia Nilai Penyadapan Yang Dilakukan AS Melanggar HAM

Sementara itu, Rusia yang diwakili oleh delegasi parlemennya menuding Amerika Serikat (AS) kerap melanggar hak asasi manusia, padahal di satu sisi mereka mengajarkan bagaimana mestinya menjunjung HAM. Soal penyadapan misalnya, bukannya teroris yang disadap malah negara yang dianggap sahabat.

"Tiba-tiba mereka sendiri yang melakukan hal yang bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. Menarik juga bahwa penjelasan yang diberikan Amerika memang membuat situasi lebih parah," kata Ketua Delegasi Parlemen Rusia Nikolai Levichev saat bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso, hari ini.

Levichev mengatakan, Parlemen dan Majelis Federal Rusia berikut rakyat negara pecahan Uni Soviet itu satu suara dalam menanggapi isu penyadapan oleh AS dan Australia.

"Tanggapannya sama secara umum. Kami sudah sering dengar Amerika Serikat, menyuarakan kita harus menghormati hak asasi manusia dan harus menghormati hubungan antarnegara, tapi implementasinya hanya omong kosong," jelas Levichev.

Levichev juga memaklumi jika Pemerintah dan masyarakat Indonesia marah serta gusar terhadap Australia atas tindakan penyadapan oleh negeri kangguru tersebut. "Kami sangat memahami dan bisa memaklumi jika ada rasa marah serta kegusaran pemerintah dan masyarakat Indonesia," kata Levichev.

Lebih lanjut Levichev - didampingi Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin - menjelaskan, kemarahan pemerintah dan masyarakat Indonesia bisa dimaklumi mengingat yang disadap bukan para pelaku teror tetapi Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan para pejabat negara lainnya.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja