Projo: Banyak Sabotase Birokrasi di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ketua DPP Organisasi Masyarakat Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi mengatakan masih banyak sabotase demokrasi dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang telah berjalan sekitar enam bulan.

"Dalam enam bulan ini memang masih banyak sabotase birokrasi atas langkah-langkah Presiden baik di pusat maupun daerah," kata Budi di sela-sela konferensi pers jelang Peringatan 17 Tahun Reformasi yang digelar Panitia Bersama dari 28 organisasi masyarakat dan relawan Joko Widodo di Jakarta, Minggu (17/5).

Meski begitu, terkait isu reshuffle kabinet yang belakangan ini kian berhembus kencang, dia menyatakan hal itu hak prerogatif Presiden Jokowi, sehingga apabila ditempuh harus didukung. "Reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden terpilih, dan saya yakin Pak Joko Widodo sudah memiliki penilaian dari timnya," tutur Budi.

Namun, Budi mengingatkan bahwa langkah reshuffle harus dimaknai sebagai sebuah upaya untuk perbaikan sekaligus peningkatan kinerja pemerintahan.

Di sisi lain, dia menilai bahwa langkah perombakan kabinet lebih tepat disebut sebagai retooling atau perubahan alat yang mewakili entitas para menteri sebagai pembantu pelaksana kerja Presiden ketimbang reshuffle yang bisa saja dimaknai sebagai perubahan tempat jabatan semata.

Lebih lanjut lagi, Budi bersama ormasnya yang meyakini bahwa Presiden Joko Widodo telah menerjemahkan target-target reformasi melalui Nawacita menilai bahwa langkah dan upaya Presiden saat ini masih kerap terhambat akibat sabotase birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. (Ant)

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja