Puan Maharani Tetap Punya Jabatan di Partai Picu Kontroversi

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Dalam kepengurusan Partai Demokrasi Indonesia periode 2015-2020 nama Puan Maharani–Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan—tercatat sebagai salah satu ketua. Ini menimbulkan kontroversi karena Presiden Joko Widodo menjanjikan seluruh menteri tidak menjabat di partai.

Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan Presiden Joko Widodo sebaiknya konsisten mengenai kebijakannya yang melarang menteri di kabinet merangkap sebagai pengurus aktif di partai politik.

“Presiden perlu berbicara dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani supaya yang bersangkutan memilih salah satu antara jabatan menteri atau partai,” kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin (13/4).

Said menilai pemberian jabatan kepada Puan Maharani sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan nonaktif di kepengurusan DPP PDIP sebagai satu hal yang aneh.

Apalagi, tidak ada satu pun kader PDIP yang saat ini menjabat sebagai menteri di Kabinet Kerja, juga merangkap sebagai pengurus partai meskipun nonaktif.

Said menduga penetapan Puan Maharani sebagai pengurus nonaktif DPP PDIP sebagai jalan tengah antara keinginan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Presiden menginginkan semua menteri melepas jabatan di partai, tetapi tampaknya Megawati tidak menghendaki itu, sehingga kemudian dipilih jalan tengah cukup nonaktif dari partai.

“Karena itu, bisa ditafsirkan bahwa kebijakan Presiden Jokowi tentang larangan menteri menjadi pengurus aktif, yang akhirnya cukup nonaktif, mendapat pengaruh dari Megawati,” kata dia.

Hal itu pun terlihat ketika dalam kepengurusan DPP PDIP sebelum kongres di Bali, Puan masih tetap menjadi pengurus. Padahal, Tjahjo Kumolo yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris jenderal, melepas jabatan setelah menjadi Menteri Dalam Negeri.

Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2015-2020. Dalam kepengurusan tersebut, terdapat dua posisi yang diisi anak Megawati.

“Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan,” kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDIP.

Selain Puan, anak Megawati lainnya yang juga mengisi kepengurusan DPP PDIP adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif.

Pengistimewaan Puan

Pemberian posisi itu juga makin menguatkan persepsi bahwa Megawati betul-betul mengistimewakan Puan Maharani.

“Masih ada kader PDI Perjuangan yang juga menjadi menteri, tetapi tidak ada yang diberi jabatan nonaktif di kepengurusan. Puan jelas diistimewakan,” tuturnya.

Karena itu, Said menilai pemberian jabatan nonaktif kepada Puan tersebut tidak akan memberikan kemajuan dalam proses regenerasi di PDI Perjuangan.

“Betul Puan masih muda. Namun, akan muncul kesan bahwa semua jabatan strategis harus dijabat oleh Puan,” ujarnya.

Said mengatakan dia tidak mempermasalahkan, apalagi menolak, bila kepengurusan sebuah partai politik diisi oleh orang-orang yang memiliki ikatan keluarga asalkan betul-betul mempertimbangkan kemampuan politik.

Wapres Tak Permasalahkan Posisi Puan Maharani

Namun, Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla tidak mempermasalahkan posisi Puan Maharani yang masuk dalam jajaran pengurus DPP PDIP periode 2015-2020 walaupun saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Nasional dan Kebudayaan.

“Ya enggak masalah, kan begitu diangkat (jadi pengurus DPP PDIP) langsung dinonaktifkan saat itu juga,” kata Wapres Jusuf Kalla, di Gedung Sate Bandung, Senin.

Ia menuturkan, posisi Puan Maharani di pemerintahan tidak akan terganggu karena posisinya di partai politik sudah dinonaktifkan.

“Kan yang dilarang itu kalau dia aktif, ini sudah dinonaktifkan,” kata dia.

Dikatakan dia, tugas dan kewajiban Puan Maharani di Partai Berlambang Banteng Moncong Putih tersebut bisa digantikan dengan wakilnya.

“Di situ masih ada dan banyak staf nya dan wakilnya. Jelas hari itu diangkat dan dinonaktifkan,” kata dia.

Puan Maharani juga menduduki jabatan sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan.

Ketua Umum PDIP Megawati mengatakan Puan Maharani memiliki jabatan di struktur DPP PDI Perjuangan periode 2015-2020, tapi dalam operasionalnya akan nonaktif, karena menjadi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

“Saya sudah izin dengan Presiden, meskipun berada di struktur partai tapi nonaktif,” katanya.

Presiden kelima Republik Indonesia tersebut menjelaskan Presiden Joko Widodo menetapkan syarat menteri kabinet tidak boleh merangkap jabatan di partai.

Kongres PDIP Dinilai Pengamat Fenomenal

Kongres IV PDI Perjuangan dinilai fenomenal bukan hanya karena mengukuhkan kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum parpol pertama yang bisa menjaga kebesaran partainya selama belasan tahun, namun juga karena kongres itu memastikan gerak langkah partai menuju modernisasi. Kongres itu sekaligus memastikan pelaksanaan Nawa Cita oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

Pengamat politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Leo Agustino, di Jakarta, Senin, mengatakan, kongres PDI-P telah menunjukkan kedinamikaannya sendiri.

Selain menguatnya konsolidasi dalam tubuh PDI-P melalui pengukuhan Megawati, namun di sisi lain, kongres juga menunjukkan proses regenerasi pada trah Soekarno.

“Ini setidaknya terlihat dari pelantikan Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan, dan Muhammad Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dalam pengurus DPP PDIP periode 2014-2019,” kata Leo.

Kondisi itu didorong atas survei yang cukup mengejutkan bahwa 47,5 persen dari pengurus PDI-P di tingkat Daerah dan Cabang menghendaki adanya modernisasi partai. Dalam arti kata lain, perlu pengelolaan partai yang lebih efektif dan profesional.

Kedua, lanjut dia, mulai terlihatnya penataan ulang yang baik atas hubungan PDI-P dengan Pemerintah. Pascapemilihan presiden, hubungan Megawati dengan Jokowi mengalami sedikit renggang.

Kerenggangan antara keduanya tampak jelas ketika Mega dan Jokowi tidak berbincang sedikitpun di acara Musyawarah Nasional Kedua Partai Hanura di Solo, 5 Februari 2015. Alasannya sederhana, yakni Jokowi kurang mengakomodasi nama-nama yang diusulkan Megawati dari Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Hilang

Namun, kondisi itu tampak hilang ketika Megawati dan Jokowi berinteraksi di Kongres IV PDI-P di Bali. Buktinya, dalam pernyataannya menanggapi pidato Megawati di pembukaan kongres, secara tegas Presiden Jokowi mengatakan tidak ada masalah antara Istana dengan partai pengusung.

Hal itu menjadi penting karena situasi harmonislah yang diharapkan dalam pelembagaan demokrasi di Indonesia. Tentu keharmonisan tersebut diawali dengan kedekatan hubungan antara pemerintah dan partai pengusung.

“Suatu kerisauan bersama jika partai pengusung Presiden justru menjadi batu penghalang bagi kerja-kerja presiden ke depan. Oleh karena itu, usaha untuk menormalkan hubungan antara partai dan Istana menjadi sangat penting terutama bagi bekerjanya pemerintah secara optimal,” kata dia menjelaskan.

Ketiga, kata Leo, terkait kerisauan partai-partai pengusung akan adanya `penumpang gelap` dalam pemerintah Jokowi-JK. Kerisauan yang diungkapkan secara terbuka oleh Megawati itu sebenarnya terkait masalah harmoni itu mengingat Megawati begitu mendambakan hubungan yang intens antara partai dengan pemerintah.

Namun, kata dia, karena adanya “penumpang-penumpang “ gelap dalam pemerintah Jokowi, maka kedekatan Jokowi-Mega menjadi renggang.

Dalam konteks yang lebih luas, Leo menilai sebutan Megawati pada penumpang gelap dapatlah dipahami. Sebab Megawati menilai, Pemerintah Jokowi telah keluar dari Nawa Cita yang dijanjikannya kepada rakyat semasa kampanye dulu.

Sebagai bukti, kata Leo, sebuah majalah nasional terkemuka membuat liputan menarik tentang `melencengnya` Nawa Cita dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019. Menurut media tersebut, keberadaan Nawacita dalam RPJMN hanya 10 persen.

“Dalam konteks itulah, Megawati mengingatkan Jokowi bahwa ada hal mendasar yang harus diperhitungkan olehnya yaitu, pemimpin haruslah melayani rakyat sesuai janji-janji politik yang dinyatakannya pada saat kampanye pemilihan umum.

Jangan sampai janji- janji tersebut tersandera oleh kepentingan para penumpang gelap yang boleh jadi, mereka itu, tidak pernah merumuskan Nawa Cita Presiden Jokowi,” kata Leo.

Sehingga, wajar ketika dalam Kongres IV di Bali, Megawati mengingatkan bahwa peran partai pengusung Presiden haruslah sebagai pengingat utama agar Presiden berjalan dan bergerak sesuai dengan rel yang telah disepakati dan dijanjikannya pada rakyat.

“Di sinilah, sebenarnya, penting dan indahnya hubungan yang mesra antara partai pengusung dan Pemerintah yang didukung,” Leo menandaskan.

Susunan Pengurus PDIP
Berikut ini susunan Dewan Pimpinan Pusat PDIP 2015-2020:
Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

Ketua Dewan Kehormatan: Komarudin Watubun Tanawani Mora
Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Saiful Hidayat
Ketua Bidang Politik dan Keamanan: Puan Maharani
Ketua Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Perundang-undangan: Trimedya Panjaitan
Ketua Bidang Perekonomian: Hendrawan Supratikno
Ketua Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup: Muhammad Prakosa
Ketua Bidang Kemaritiman: Rohmin Dahuri
Ketua Bidang Hubungan Internasional: Andreas Hugo Pareira
Ketua Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
Ketua Bidang Buruh, Tani, dan Nelayan: Mindo Sianipar
Ketua Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Sri Rahayu
Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip
Ketua Bidang Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah: Nusirwan Sujono
Ketua Bidang Pariwisata: Sarwo Budi Wiranti Sukamdani
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan: Hamka Haq
Ketua Bidang Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo

Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto
Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adianto
Wakil Sekjen Bidang Program Kerakyatan: Eriko Sotarduga
Wakil Sekjen Bidang Program Pemerintahan: Ahmad Basarah

Bendahara: Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen
Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Juliari Peter Batubara. (Ant)