PUPR Gandeng Politeknik Hasilkan SDM Konstruksi Andal

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pada hari Rabu (20/1), menyaksikan penandatangan Skema Sertifikasi untuk Politeknik Bidang Konstruksi, di Kampus PUPR. Basuki ingin mengedepankan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang bekerja dalam bidang konstruksi di Indonesia.

“Kita memasuki era kompetisi. Dalam era kompetisi ini bukan proteksi yang dikedepankan, tapi kompetensi, khususnya di bidang konstruksi. Kita tidak mungkin menahan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Untuk itu, bentuk kompetisi harus lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik,” ujar Basuki.

Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi, Yusid Toyib, Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Intan Ahmad, dan Ketua BNSP, Sumarna F Abdurahman.

Basuki menegaskan, “Jika kita tidak bisa lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik, kita tidak bisa berkompetisi. Padahal dalam rangka kompetisi tidak bisa melakukan business as usual, maka diperlukan terobosan.”

Sementara itu, Yusid mengungkapkan, dalam upaya link and match antara kebutuhan badan usaha jasa konstruksi terhadap tenaga terampil kompeten yang bersumber dari dunia pendidikan, khususnya politeknik, telah disusun 21 skema sertifikasi untuk dapat dipakai sebagai acuan dunia pendidikan dan industri.

“Kita kekurangan tenaga kerja konstruksi, khususnya yang bersertifikat. Skema sertifikasi ini kami lakukan bekerja sama dengan politeknik untuk mendekatkan dunia konstruksi dengan dunia pendidikan. Diharapkan beberapa tahun ke depan lulusan teknik sipil bekerja sesuai dengan latar belakang pendidikan,” ujar Yusid.

Skema sertifikasi dapat dijadikan sebagai acuan oleh seluruh politeknik dalam menyusun kurikulum pendidikan yang berbasis vocational untuk politeknik. Selain itu, skema itu juga dapat dijadikan acuan oleh industri untuk merekrut tenaga kerjanya, oleh asesi untuk mempersiapkan diri dalam mengikuti tes kompetensi bidang terkait, serta oleh LPJK dalam melakukan sertifikasi bidang jasa konstruksi.

Yusid menambahkan, Kementerian PUPR juga akan terus mendorong semua pekerja di lingkungan PUPR agar memiliki kompetensi dan bersertifikat. Kementerian Ristek Dikti, melalui Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, memastikan seluruh kurikulum dan silabus pendidikan politeknik mengacu pada skema sertifikasi ini sehingga tercipta link and match.

BNSP akan memfasilitasi sertifikasi kompetensi lulusan politeknik melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).

Dunia industri konstruksi yang diinisiasi oleh BUMN Karya, harus mendorong penggunaan tenaga kerja yang kompeten, terutama dari politeknik, sebagai tenaga teknis di lapangan. Selain itu, dunia industri juga harus memberikan ruang agar mahasiswa tingkat akhir atau lulusan politeknik dapat melakukan on the job training (OJT) di proyek-proyek konstruksinya. (pu.go.id)

Editor : Sotyati