Rabbi Yahudi Jadi Dubes AS untuk Kebebasan Beragama

WASHINGTON, SATUHARAPAN.COM – Senat Amerika Serikat, Jumat pekan lalu memutuskan dengan suara 62 melawan 35 untuk memutuskan Rabbi David Saperstein sebagai Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional. Demikian diberitakan rns.com, Senin (15/12).

Saperstein menjadi orang non Kristen pertama yang menduduku jabatan Duta Besar AS untuk Kebebasan Beragama Internasional. Pencalonannya pada bulan Juli dipuji oleh kelompok liberal dan juga konservatif yang mengkritik Presiden Barack Obama yang telah berbulan-bulan tidak mengisi posisi itu yang mereka anggap penting dalam memajukan kebebasan beragama di seluruh dunia.

David Sperstein adalah seorang Rabbi Yahudi dan menjadi Ketua Reform Judaism’s Religious Action Center (Pusat Aksi Reformasi Agama Yahudi) selama tiga dekade. Dia dikenal berada di garis depan dalam perjuangan kebebasan beragama selama bertahun-tahun.

Pada 1990-an, dia adalah tokoh kunci dalam koalisi kebebasan agama dan kebebasan sipil, sebuah kelompok yang mendesak Kongres untuk mensahkan undang-undang Restorasi Kebebasan Beragama (RFRA).

Setelah UU Kebebasan Beragama Internasional disahkan pada tahun 1998, dia menjabat sebagai ketua pertama untuk komisi independen itu dibentuk untuk memantau kebebasan beragama di seluruh dunia.

"Mereka yang telah mengikuti isu-isu kebebasan beragama di dalam negeri dan di luar negeri selama bertahun-tahun tahu bagaimana situasi yang sangat mengerikan hari ini yang dialami banyak umat beragama di seluruh dunia," kata Pdt Dr C. Welton Gaddy, Presiden Interfaith Alliance, dalam menanggapi keputusan Senat itu, seperti dikutip kantor berita CNA.

Posisi itu merupakan bagian resmi dari Departemen Luar Negeri AS dengan tugas mempromosikan dan melindungi kebebasan beragama di luar negeri. Posisi ini kosong selama dua tahun pertama masa kepresidenan kedua Obama, setelah  Pendeta Suzan Johnson Cook dilantik pada Mei 2011.

Cook mengundurkan diri pada Oktober 2013, dan pemerintah tidak mengajukan penggantinya.  Dr. Tom Farr dari Georgetown University, advokat terkemuka untuk kebebasan beragama global, menyebut kekosongan yang diperpanjang sebagai hal yang "aneh."