Rachmawati Soekarnoputri: Pemberantasan Korupsi Tumpul ke Atas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – “Pemberantasan korupsi tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah,” kata salah satu tokoh politik, Rachmawati Soekarnoputri, hari Jumat (20/5), ketika memberikan tanggapannya mengenai penanganan kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Anak ketiga dari salah satu tokoh Proklamator Indonesia, Ir Soekarno, itu datang ke lembaga antirasuah bersama-sama dengan aksi damai Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) dalam menyampaikan aspirasinya.

“Kedatangan saya ke sini bersama-sama dengan HMS untuk menyampaikan aspirasi,” katanya.

Rachmawati juga menyampaikan dua tuntutannya kepada lembaga antirasuah.

“Pertama, ini cukup lama, tetapi tidak tersentuh oleh lembaga KPK yaitu masalah BLBI. BLBI adalah persoalan akumulatif, negara mengalami kerugian sebesar Rp 700 Triliun. Setiap tahun negara membayar Rp 60 Triliun, itu pajak dari rakyat. Sangat tidak adil. Saya kutip rekaman Jusuf Kalla bahwa BLBI akan sengsarakan rakyat seumur hidup. Dalam hal ini tidak hanya pelaku/obligor/koruptor yang terlibat, tapi yang membuat kebijakan di era Megawati. Kedua, kami menolak tax amnesty. Tax amnesty ini membuat payung pengampunan pajak bagi obligor hitam,” katanya.

Adik kandung dari Presiden RI kelima itu mengapresiasi langkah KPK yang telah mengusut kasus suap dalam pembahasan dua Raperda Reklamasi di Teluk Jakarta.

“Saya berikan apresiasi tinggi kepada KPK yang mulai mengusut kasus reklamasi. Ini tidak hanya persoalan izin, tapi juga gratifikasi. Ini berdampak luar biasa terhadap rakyat, terutama rakyat yang tinggal di pesisir yang kehilangan nafkah dan tempat tinggal,” ujar Rachmawati.

Ia menghimbau agar reklamasi tidak dilaksanakan lagi. Ia menganggap ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan tidak mementingkan kemaslahatan rakyat.

“Saya menghimbau reklamasi jangan ditutup sementara, tapi selamanya di banyak pulau. Untuk apa jika reklamasi hanya untuk kepentingan para kapitalis. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan rakyat. Nasib rakyat jadi terkatung-katung,” tuturnya.

Rachmati dalam kesempatan itu juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemimpin KPK.

“Saya tadi tidak bertemu pemimpin KPK. Alasannya pemimpin KPK kosong,” ujar Rachmawati.

Gerakan HMS bersama-sama dengan Rachmawati menyerukan kepada pemerintah untuk mencegah serta menghentikan penggunaan uang pajak rakyat untuk membayar subsidi bunga obligasi rekap.

Gerakan HMS, dikatakan oleh Sekretaris Jenderalnya, Hardjuno Wiwoho, konsisten berjuang dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean governance).

“Pembayaran subsidi obligasi rekap yang berlanjut sampai hari ini jelas mengoyak rasa keadilan masyarakat. Apalagi, pembayaran itu menggunakan uang pajak yang disetor rakyat dengan ngos-ngosan, tapi justru dipakai pesta pora oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujar Hardjuno.

Hardjuno berharap agar semua skandal keuangan negara yang menjadi persoalan utama segera diselesaikan KPK secara komperenhensif di bawah kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi).

“Kami mendesak KPK dengan seksama, dalam tempo sesingkat-singkatnya, untuk menuntaskan skandal keuangan negara di republik ini. Apalagi, KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia,” ia menambahkan.

Editor : Yan Chrisna Dwi Atmaja