Rakor Pertahanan Negara: Perbatasan Harus Terintegrasi

Prajurit Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI - Malaysia Yonif 644/Walet Sakti bersiaga di Pos Pamtas Bantan, Balai Karangan, Sanggau, Kalimantan Barat, Jumat (4/12). Satgas Pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk untuk memperkuat pengamanan NKRI yang yang berbatasan langsung dengan Serawak, Malaysia, sekaligus untuk membantu pengawasan serta pencegahan keluar masuk barang dan orang secara ilegal dari Indonesia menuju Malaysia maupun sebaliknya. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

Sejumlah kendaraan roda empat dikemudikan warga melintasi perbatasan Indonesia-Mayalsia di Pos Lintas Batas Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis (3/12). Pemerintah mengerjakan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di antaranya pelebaran jalan akses, dan pembangunan jalan pararel serta perbaikan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong guna mempelancar arus transportasi dan fungsi teknis lain sehingga dalam beberapa tahun ke depan akan memiliki infrastruktur kawasan perbatasan yang lebih baik dari Malaysia. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

Warga pelintas batas mengantre di depan loket kedatangan imigrasi Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Indonesia - Malaysia di Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, Sabtu (5/12). Setidaknya 1.000 hingga 1.500 orang per hari keluar masuk perbatasan Indonesia - Malaysia melalui PPLB Entikong. ANTARA FOTO/Ismar Patrizki

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (duduk tengah) berfoto dengan para peserta Rakornas Pertahanan Negara di Kemenhan, Jakarta, Kamis (3/12). Rakor yang diikuti sejumlah kementerian/lembaga, TNI, Polri, pemprov, industri pertahanan dan para pakar tersebut membahas kebijakan umum pertahanan negara 2015-2019 dan instansi vertikal Kemhan di daerah dalam kesadaran bela negara serta pengelolaan perbatasan. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Perbatasan wilayah harus terintegrasi dalam penataan dan pengelolaannya untuk mewujudkan ruang pertahanan yang tangguh. Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam rapat koordinasi Nasional Pertahanan Negara 2015 di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari Kamis (3/12) lalu.

Menhan menambahkan, mewujudkan sistem pertahanan negara yang kuat, pemangku kepentingan harus menyatukan persepsi dan pandangan. Hal itu terkait dengan komitmen nasional antar kementerian, dan lembaga, unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), serta pemerintah daerah (pemda) setempat.

Pembangunan wilayah pertahanan diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui sinkronisasi penataan ruang wilayah nasional atau daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan, hal ini terkait dengan pembangunan wilayah perbatasan di seluruh wilayah Indonesia. Ryamizard mengatakan, kementerian terkait dan pemda harus mengintegrasikan dalam penataan dan pengelolaannya.

Salah satu pos pengamanan perbatasan (Pamtas) Republik Indonesia dengan Malaysia di Balai Karangan, Sanggau, Kalimantan Barat pada hari Jumat (4/12) prajurit dari Yonif 644 Walet Sakti bersiaga di wilayah tersebut. Satuan petugas pamtas di wilayah tersebut bertugas untuk memperkuat pengamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. Selain untuk pengamanan, para prajurit juga membantu pengawasan serta pencegahan keluar dan masuknya barang serta orang yang masuk secara ilegal dari Indonesia menuju Malaysia, maupun sebaliknya.

Seperti terlihat dalam foto berikut, suasana dan kondisi para prajurit TNI serta kehidupan masyarakat di perbatasan yang berada di Sanggau, Kalimantan Barat. (Ant)

Editor : Bayu Probo