Reaksi di Luar Dugaan Atas Pertumbuhan Ekonomi 5,01 Persen

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Reaksi tidak puas berbagai kalangan terhadap angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diumumkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pertengahan pekan ini di luar dugaan. Menurut BPS, ekonomi Indonesia semester I tumbuh sebesar 5,01 persen dibanding semester yang sama tahun sebelumnya (yoy). Demikian juga ekonomi Indonesia di kuartal II, tumbuh sebesar 5,01 persen dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 persen sesungguhnya tidak buruk, setidaknya bila dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga. (Misalnya, pertumbuhan ekonomi Malaysia 4,2 persen, Singapura 2 persen dan Thailand 3,2 persen). Namun menggemanya 'paduan suara' tidak puas dari dalam maupun luar pemerintahan menunjukkan adanya kesenjangan ekspektasi. 

Tingginya optimisme akan pertumbuhan yang lebih baik menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya kesenjangan ekspektasi. Pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,01 persen sedangkan pada kuartal kedua tahun sebelumnya, 5,18 persen. Sangat beralasan bila pertumbuhan kuartal kedua kali ini akan lebih baik. Beberapa waktu sebelum pengumuman BPS, survei Bloomberg terhadap 19 analis memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5,07 persen dan bahkan ada ekonom yang memperkirakan akan mencapai 5,4 persen. 

Keberhasilan pemerintah dalam melakukan kampanye kehumasan adalah salah satu penjelasan di balik tingginya optimisme terhadap perekonomian. Tingkat popularitas Presiden dan pemerintahannya yang tetap tinggi, keberhasilan meraih peringkat investment grade dari Standard & Poor's, kehadiran Presiden Joko Widodo di ajang G-20, pujian dari OECD dan Bank Dunia, berbagai peresmian proyek yang dihadiri langsung oleh Presiden yang diiringi wacana dan pidato untuk memangkas ekonomi biaya tinggi dan menyederhanakan perizinan investasi, kunjungan ke mall, toko buku dan kedai kopi, hanyalah beberapa bentuk kampanye yang harus diakui memacu meningkatnya ekspektasi.

Selain keberhasilan aksi kehumasan itu, tingginya ekspektasi juga didorong oleh harapan atau keinginan untuk menyaksikan terwujudnya janji Presiden. Presiden Joko Widodo dalam kampanyenya menjanjikan pertumbuhan ekonomi rata-rata tujuh persen selama lima tahun masa kepemimpinannya. Banyak orang ingin target itu tercapai sehingga masih tetap memupuk optimisme tinggi, kendati seiring dengan berjalannya waktu, makin dimaklumi bahwa itu hanya janji semasa kampanye. 

Pemerintah juga telah merevisi target pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi 5,2 persen dari yang sebelumnya 5,3 persen. Dengan dibuat lebih rendah dan realistis, kita juga berharap angka itu tercapai. Dan agar itu terwujud, seyogyanya pada kuartal kedua ini ekonomi tumbuh setidaknya lebih tinggi dari kuartal sebelumnya (5,01 persen).

Kenyataan berkata lain. Pertumbuhan ekonomi kuartal II dan semester II tahun ini ternyata lebih lemah daripada ekspektasi, yang sesungguhnya sudah dipangkas agar lebih moderat. Ada yang memberi istilah pertumbuhan yang stagnan. Ekonomi tetap tumbuh tetapi dalam kecepatan yang tidak berubah. Kenyataan ini menyebabkan banyak ekonom melihat upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,2 persen tahun ini akan lebih berat, bahkan kemungkinan besar tidak tercapai. Padahal dengan target 5,2 persen pun, sesungguhnya tidak memadai bagi sebuah perekonomian seperti Indonesia, di tengah pertumbuhan penduduk (dan angkatan kerja) yang masih cukup tinggi dan angka pengangguran yang cukup besar. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak kalangan memberi reaksi di luar dugaan terhadap angka pertumbuhan ekonomi yang disiarkan oleh BPS.

Salah satu faktor yang banyak mendapat perhatian dari diskursus pertumbuhan ekonomi yang melandai ini ialah pertumbuhan pengeluaran konsumsi sebesar 4,9 persen. Ini lebih lemah bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan pengeluaran konsumsi sebesar 5,04 persen pada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Sejak era reformasi, sektor konsumsi rumah tangga memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi, kendati ekspor-impor dan investasi diusahakan untuk juga digenjot untuk memperbesar kontribusinya. Pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang menguat selalu dipandang sebagai sinyal optimisme masyarakat, sebaliknya, perlambatan pengeluaran konsumsi dapat menjadi sinyal semakin melemahnya perekonomian. Padahal, sebelumnya pemerintah memastikan bahwa titik terendah pertumbuhan ekonomi sudah lewat dan kini kita tengah berada di jalur pemulihan dengan tren menaik.

Berbagai teori telah dikemukakan terkait dengan sinyal melemahnya  konsumsi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Argumentasi yang optimistis mengatakan apa yang terjadi pada kuartal kedua ini bukan pelemahan permanen, melainkan karena faktor musiman yakni bulan puasa yang terjadi pada bulan Juni. Akibatnya pengeluaran konsumsi tertahan dan akan dikompensasi pada bulan Juli, yang nantinya akan tercatat pada pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang lebih tinggi pada semester berikutnya.

Teori lain mengatakan ada kemungkinan pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak tercatat sepenuhnya, sehubungan dengan semakin maraknya ekonomi digital. Argumentasi ini dikemukakan karena pelemahan pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga dipandang tidak sejalan dengan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang justru meningkat.

Argumentasi lain mengatakan pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang lebih lambat dikarenakan perubahan perilaku rumah tangga yang sudah lebih hemat dan  menahan pengeluaran konsumsi lalu beralih ke tabungan. Hal ini dikaitkan dengan pertumbuhan pesat jumlah rekening tabungan, menurut laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Di atas semua itu, pertumbuhan pengeluaran konsumsi yang sebesar 4,9 persen bukan angka yang buruk dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pemicu pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,01 persen pada kuartal II ini, dianggap tak adil bila ditimpakan kepada pengeluaran konsumsi rumah tangga, melainkan seharusnya kepada konsumsi pemerintah yang justru tercatat tumbuh negatif 1,93 persen pada triwulan II tahun ini dibanding triwulan II tahun sebelumnya.

Sambil kita tetap mencatat argumentasi optimistik tersebut, patut diwaspadai berbagai indikator yang sempat terlewatkan tetapi sesungguhnya dapat menjadi penjelas mengapa terjadi perlambatan pertumbuhan pengeluaran konsumsi. Survei Bank Indonesia yang disiarkan pada bulan Juli telah  mengindikasikan bahwa tingkat keyakinan konsumen pada Juni 2017  melemah dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada Juni 2017 sebesar 122,4 turun 3,5 poin dari Mei 2017. Kendati angka di atas 100 masih merupakan pertanda konsumen masih optimistis, penurunan IKK menunjukkan adanya penurunan optimisme.

Melemahnya IKK pada Juni 2017 terjadi di tujuh kota dari 18 kota yang disurvei dengan pelemahan indeks terbesar terjadi di Makassar (-18,8 poin) dan Banten (-14,3 poin). Lebih jauh disebutkan bahwa tingkat pengeluaran penurunan IKK terbesar terjadi pada kelompok responden dengan tingkat pengeluaran Rp 3-4 juta, yang dalam strata responden survei termasuk di golongan menengah.

Selain itu, 'persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini' juga melemah dibanding bulan sebelumnya. Hal itu terlihat dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang turun 1,3 poin dari bulan sebelumnya menjadi 113,7. Penurunan IKE disebabkan oleh melemahnya persepsi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja, yang ditunjukkan oleh indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini yang turun 8,3 poin dibandingkan bulan sebelumnya.

Penurunan IKE pada Juni 2017 terjadi di enam kota, dengan penurunan indeks tertinggi di Ambon (21,7 poin) dan Banten (-16,2 poin). Berdasarkan tingkat pengeluaran, penurunan IKE terbesar terjadi pada kelompok responden dengan pengeluaran Rp 3-4 juta per bulan.

Pelemahan juga terjadi pada Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) terhadap kondisi ekonomi enam bulan mendatang dibanding bulan sebelumnya. IEK Juni 2017 tercatat sebesar 131,0, turun 5,9 poin dari bulan sebelumnya. Melemahnya IEK Juni 2017 didorong oleh penurunan pada sejumlah indeks pembentuknya, yakni ekspektasi penghasilan (turun 6,5 poin menjadi 141,7), ekspektasi ketersediaan lapangan kerja (turun 8,2 poin menjadi 116,6) dan ekspektasi kegiatan usaha (turun 3,0 poin menjadi 134,7).

Secara regional penurunan IEK terjadi di 9 kota dengan penurunan indeks terbesar terjadi di Makassar (-25,0 poin) dan di Banten (-12,4 poin). Sementara berdasarkan tingkat pengeluaran, penurunan IEK terbesar terjadi pada responden dengan pengeluaran Rp 1-2 juta per bulan, yang di dalam strata responden, termasuk dalam kategori golongan bawah.

Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan, berhenti beroperasinya sejumlah perusahaan ritel, merupakan fakta-fakta di level mikro yang kemungkinan menyumbang pada melemahnya optimisme konsumen. Relatif lancarnya penanganan arus mudik Lebaran tahun ini, selain oleh karena semakin baiknya tatakelola manajemen mudik, ditengarai juga dikarenakan melemahnya perekonomian yang menyebabkan berkurangnya jumlah pemudik.

Menarik untuk diamati bahwa penurunan optimisme konsumen terjadi di tengah kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya masih tinggi, paling tidak menurut survei yang dikutip oleh OECD dalam laporannya. Pada saat yang sama berbagai laporan mengatakan konsumen dan investor justru menahan diri akibat kegaduhan politik yang menyebabkan ketidakpastian dalam ekonomi.

Hal ini mendatangkan beberapa dugaan yang patut dicermati ke depan. Pertama, ada kemungkinan popularitas pemerintah secara politik tampaknya belum atau kurang berkorelasi dengan tingkat keyakinan pada ekonomi.

Kedua, sebagai lanjutan dari hipotesis di atas, ada kemungkinan masyarakat menilai pemerintah lebih memiliki kompetensi dalam mengelola permasalahan politik ketimbang dalam menjalankan perekonomian.

Ketiga, popularitas secara politik belum menjelma menjadi stabilitas politik, terlihat dari masih maraknya kegaduhan politik yang diakibatkan faktor internal ataupun eksternal pemerintah. Hal ini menyebabkan tingkat keyakinan masyarakat kepada ekonomi belum memadai untuk diwujudkan dalam ekspansi bisnis maupun pengeluaran konsumsi.

Pada akhirnya, pemerintah diharapkan lebih memberikan perhatian pada masalah-masalah ekonomi, dalam bentuk langkah-langkah yang lebih terkoordinasi, dan menghindari kegaduhan yang tidak perlu, termasuk melalui aksi-aksi populis yang di satu sisi mungkin dapat meningkatkan popularitas, tetapi pada saat yang sama bisa mendatangkan kontroversi.