Redam Pelemahan Rupiah, Pemerintah Siapkan Insentif Dunia Usaha

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Kekhawatiran tentang melebarnya defisit transaksi berjalan dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu pemicu melemahnya nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pemerintah kini tengah mematangkan kebijakan paket insentif ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan ekspor, mengurangi impor dan memacu investasi.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perkonomian Sofyan Djali, dalam keterangannya kepada para wartawanl menyebut bahwa pemerintah segera meluncurkan kebijakan ekonomi tersebut.

"Insentif untuk ekspor, insentif untuk orang agar melakukan penanaman kembali dividen yang mereka (pengusaha) kumpulkan di Indonesia," kata Menko, di Gedung A.A. Maramis, Graha Sawala, Kemenko Perekonomian, Jumat (13/3).

Sofyan menjelaskan, kebijakan tersebut akan dikeluarkan akhir bulan ini. Menurut Sofyan, untuk meredam impor, pemerintah juga akan mengenakan bea masuk antidumping sementara (BMADS)..

Sofyan mengakui bahwa wacana untuk memberikan insentif tersebut sebetulnya sudah lama ada, sejak zaman Pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, tidak segera diterbitkan karena memerlukan prosedur untuk sampai pada sebuah kebijakan.

Lebih lanjut, kata Sofyan, mengenai perusahaan yang ingin mendapatkan insentif, bisa mengajukannya melalui koordinasi satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Supaya lebih cepat dibikin dan tidak ada penolakan, diberikan diskresi ke BKPM,”  kata Sofyan  

Sofyan menjelaskan bahwa pemerintah akan segera mengesahkan paket kebijakan tersebut.

Mantan Menteri BUMN tersebut juga menepis anggapan pemerintah membiarkan rupiah dalam posisi melemah untuk menggenjot ekspor.

Menurut Sofyan, pelemahan rupiah bukan karena faktor domestik dan itu tidak 'dirancang' oleh pemerintah. Semua negara mengalami hal yang sama akibat membaiknya ekonomi AS. Sofyan menjelaskan  pemerintah ingin agar rupiah stabil.

Sofyan pun menggarisbawahi bahwa pemerintah tidak mengintervensi kebijakan yang diterapkan Bank Indonesia (BI) untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Pemerintah hanya berkoordinasi agar kebijakan bisa lebih efektif.

Editor : Eben Ezer Siadari