Referendum Konstitusi Mesir, Aparat Jaga Setiap TPS

KAIRO, SATUHARAPAN.COM - Aparat keamanan Mesir telah melakukan langkah-langkah keamanan akhir di tempat-tempat pemungutan suara pada hari Selasa (14/1) menjelang referendum konstitusi pada hari Rabu (15/1).

Polisi dan tentara ditempatkan di setiap tempat pemungutan suara di seluruh negeri. Demikian dilaporkan kantor berita Mesir, MENA yang dikutip situs berita ahram.org.eg, Selasa (14/1).

Mayor Jenderal Abdel-Tawfik Samei, komandan pusat Zona Militer Mesir, mengatakan bahwa semua persiapan keamanan dalam koordinasi dengan polisi telah selesai dilakukan. Dia meyakinkan bahwa tempat pemungutan suara akan dijaga pasukan keamanan.

Anggota angkatan bersenjata dikerahkan keluar untuk tugas, dan petugas keamanan bersenjata tambahan yang ditempatkan di atap untuk mengantisipasi keadaan darurat yang mungkin mengganggu proses pemungutan suara.

Disebutkan bahwa tidak ada kendaraan akan diizinkan untuk parkir di sekitar tempat pemungutan suara.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Mohamed Ibrahim, pada hari Senin (13/1) memperingatkan bahwa setiap upaya yang mengganggu proses referendum adalah tindakan melawan. Dia menekankan bahwa mereka akan berhadapan dengan "kekuatan dan ketegasan."

Lebih dari 160.000 polisi dan tentara wajib militer akan mengamankan total 30.317 tempat pemungutan suara di seluruh Mesir. Sebanyak 53,4 juta warga berhak memberikan suara dalam referendum ini.

Konstitusi baru Mesir jika disetujui, akan menggantikan 236 pasal dari konstitusi 2012 hasil susunan Majelis Konstituante yang didominasi kelompok Islamis. Konstitusi baru ini merupakan bagian dari roadmap politik pasca 30 Juni di mana Presiden Mohammed Morsi diminta mundur.

Referendum yang sukses akan diikuti dengan pemilihan parlemen dan presiden dalam enam bulan ke depan. Namun referendum ini dilaksanakan dalam bayang-bayang boikot oleh kelompok Ikhwanul Muslimin yang tetap menolak pemerintahan sementara dan menuntut kembalinya kekuasaan Morsi.

Sejak Morsi digulingkan dan konstitusi Mesir dibekukan, Ikhwanul Muslimin dan pendukungnya serta Partai Keadilan dan Kebebasan di mana Morsi berasal, terus melancarkan protes dan menyerukan boikot referendum.

Pemerintah sementara Mesir, telah menetapkan bahwa Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi teroris, dan sejumlah tokohnya telah ditahan dan menghadapi berbagai dakwaan kekerasan. (ahram.org.eg)

Editor : Sabar Subekti