Rencana Akuisisi BTN Bak Bola Panas

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku belum mengetahui rencana pengalihan saham perusahaan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk kepada PT Bank Mandiri Tbk. Di sisi lain, Menteri BUMN pastikan bakal ada akuisisi. Dan, Gubernur Bank Indonesia enggan komentari masalah ini. Bak bola panas.

“Saya tidak pernah mendapat laporan, saya terkejut dan baru tahu dari media karena tidak ada pembahasan,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (21/4).

Hatta mengatakan belum mendapatkan laporan resmi dari Kementerian BUMN mengenai rencana ini, karena biasanya rencana untuk melakukan pengalihan saham atau akuisisi dirapatkan terlebih dahulu dalam rapat koordinasi.

“Kalau ada yang mau IPO atau pelepasan saham, biasanya dirapatkan dulu. Tapi ini belum ada pembahasan dan belum ada sesuatu yang final kalau menyangkut privatisasi,” ujarnya.

Hatta enggan berkomentar lebih lanjut mengenai rencana pengalihan kepemilikan BTN yang telah mendapatkan penolakan dari serikat pekerja BTN tersebut, sebelum dilakukan rapat koordinasi pada tingkat Kementerian terkait.

“Saya tidak bisa mengatakan ditolak atau diterima, karena dibahas saja belum. Saya berpendapat, kalau saya sudah baca, tapi ini rapat saja belum,” katanya.

Gubernur BI Enggan Komentari

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo masih enggan berkomentar banyak terkait rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri.

“Saya belum bisa merespons hal itu karena memang belum ada pembicaraan dengan BI secara khusus,” ujar Agus saat ditemui usai penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah tentang pengendalian inflasi di Jakarta, Senin.

Tapi kata dia kalau sistemnya akan mendorong terjadinya perbankan yang lebih sehat, konsolidasi perbankan, itu adalah sesuatu yang harus kita dukung.

Agus mengatakan rencana akuisisi tersebut jika benar dilakukan, diperlukan dukungan sistem pengelolaan perbankan yang sehat.

Dia juga menolak menanggapi isu yang menyebutkan dirinya mempersiapkan obligasi rekap sebesar Rp 70 triliun untuk akuisisi BTN.

“Saya sudah dari tahun 2010 meninggalkan Bank Mandiri dan saya tidak bisa berkomentar terkait itu. Bahwa kalau seandainya dua lembaga tersebut adalah badan usaha milik negara, baiknya ditanyakan kepada Menteri BUMN,” ujar Agus.

Ia menyatakan, pihaknya selaku otoritas moneter dan pengawas makro prudensial hanya dapat mencermati isu akuisisi itu dari sudut pandang institusi BI.

Agus menambahkan, hingga saat ini BI juga belum menerima semacam pemberitahuan terkait rencana akuisisi antar-sesama bank plat merah tersebut.

“Saya paling tidak di BI, di Dewan Gubernur belum menerima. Tapi bisa nanti ditanyakan ke Halim Alamsyah (Deputi Gubernur yang juga ex officio BI di OJK) yang mensupervisi makro prudensial, mungkin Pak Halim bisa menjelaskan hal yang terbaru. Untuk kami, belum ada notification (pemberitahuan) apa-apa,” kata Agus.

Dahlan Pastikan Bank Mandiri Siap Ambilalih BTN

Menteri BUMN Dahlan Iskan memastikan PT Bank Mandiri Tbk siap mengambil alih saham PT Bank Tabungan Negara Tbk yang akan diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN pada 21 Mei 2014.

“Bank Mandiri siap dan punya kemampuan mengambil alih BTN, selanjutnya dijadikan sebagai anak usaha yang khusus menangani penyediaan rumah bagi masyarakat,” kata Dahlan, usai menggelar Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di Kantor PT ReIndo (Persero), Jakarta, Kamis.

Namun menurut Dahlan, pola pengambilalihan pelepasan saham BTN sebesar 60,14 persen masih belum diputuskan karena harus melalui serangkaian kajian.

“Pokoknya semua cara atau opsi pengambilalihan dikaji dan diambil yang terbaik,” ujar Dahlan.

Mantan Dirut PT PLN ini menuturkan bahwa semua proses yang dibutuhkan untuk merealisasikan pengambilalihan saham BTN tersebut akan ditempuh.

“Minta izin kepada Kementerian Keuangan, izin kepada DPR, apa saja yang membuat prosesnya bisa selesai akan kita jalankan,” tegas Dahlan.

Sebelumnya, surat Menteri BUMN tertanggal 11 April bernomor SR-161/MBU/04/2014 yang ditujukan kepada Direktur Utama BTN meminta kepada perseroan untuk menambahkan agenda RUPSLB meminta Persetujuan Prinsip atas Perubahan Pemegang Saham Perseroan.

Menurut Dahlan, setidaknya ada tiga alasan pelepasan Bank BTN kepada Mandiri. Pertama, menolong BTN karena selama sudah tidak sanggup memenuhi tingginya permintaan masyarakat terhadap perumahan.

“Terus terang saja, kebutuhan rumah saat ini mencapai 1,5 juta unit per tahun. BTN tidak mampu memenuhinya,” ujar Dahlan. Kedua, Bank BTN akan menjadi bank terbesar dalam pembiayaan perumahan di Tanah Air.

Ketiga, dengan mengambil alih BTN maka Bank Mandiri akan menjadi salah satu bank terbesar di ASEAN. “Jadi, BTN tidak akan dimatikan, tidak akan dikubur, tetapi tetap dikembangkan dengan posisi menjadi anak usaha Mandiri,” ujarnya.

Adapun dari sisi pemerintah, tambah Dahlan, dengan terbentuknya bank dalam skala besar seperti Mandiri, kelak mampu bersaing dengan bank asing dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN mulai 2015.

Selama ini, ujar Dahlan yang juga peserta konvensi Calon Presiden Partai Demokrat ini, bank-bank di Indonesia kalah besar dibanding bank dari Singapura, Malaysia maupun Thailand.

“Dengan penggabungan ini, maka Mandiri setidaknya sudah bisa mengalahkan bank terbesar Malaysia. Kita tentu tidak ingin bank-bank Indonesia kalah bersaing apalagi di dalam negeri,” ujarnya. (Ant)