Republik Belarus: Indonesia Sebagai Pintu Perdagangan Asia Tenggara
BELARUS, SATUHARAPAN.COM – Presiden Republik Belarus, Alexander Lukashenko menyatakan kesiapan negaranya untuk menjadikan Indonesia sebagai pintu masuk perdagangan dan investasi negaranya di seluruh kawasan Asia Tenggara.
Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Lukashenko kepada Ketua DPR RI Dr. Marzuki Alie dan enam anggota DPR RI yang mengadakan kunjungan balasan ke Republik Belarus selama tiga hari, dari tanggal 3 hingga 6 Mei 2013 lalu.
“Kami sangat gembira menyambut prospek kerjasama antara Belarus dengan Indonesia. Tentu kami akan melakukan segala hal yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama,” kata Presiden Lukashenko.
Melalui Sekretaris satu Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Moskow, Lailal K Yuniarti, kepada Antara, dikatakan bahwa rombongan dari Indonesia menemui Presiden Belarus dengan didampingi oleh Dubes RI untuk Rusia dan Belarus, Djauhari Oratmangun.
Dalam pertemuan ini, mereka bertemu pula dengan Ketua Parlemen Vladimir Andreichenko dan Perdana Menteri Mikhail Myasnikovich. Guna resmi menandai kesepakatan kerjasama ini, kedua pihak; Ketua DPR RI dengan Ketua Parlemen Belarus telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) antarparlemen.
MoU inilah yang akan melandasi keeratan hubungan antar-negara republik tersebut. Kedua pihak ini juga dikabarkan sepakat mendukung prakarsa pembentukan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) di masing-masing parlemen.
Republik Belarus yang berada di bawah pemerintahan Presiden Lukashenko sejak tahun 1994 adalah negara yang termasuk dalam kawasan Eropa Timur dan dikelilingi oleh Rusia, Ukraina, dan Polandia.
Mayoritas aktivitas perdagangan di negara ini disokong oleh sektor industri bidang tekstil dan kayu.Dua lahan industri di Belarus ini mengalami perkembangan terbesar dari perhitungan GDP dan menjadikan Belarus sebagai negara anggota Uni-Eropa terkaya.
Kremlin: AS Izinkan Ukraina Gunakan Senjata Serang Rusia Mem...
MOSKOW, SATUHARAPAN.COM-Kremlin mengatakan pada hari Senin ( 18/11) bahwa pemerintahan Presiden Amer...