Revitalisasi Sektor Pertanian Jauh dari Target

Manager Advokasi KRKP Said Abdullah menilai pembangunan pertanian pangan hampir genap 10 tahun ini dilakukan setengah hati. Disebutkannya dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa (24/12) bahwa program dan gerakan pembangunan kuat di atas kertas namun lemah diimplementasi.

“Konstitusi kita jelas mengamanatkan pencapaian kedaulatan pangan. untuk mencapai ini tak ada pilihan lain selain bersungguh-sungguh membangun pertanian pangan dan petani. Situasi sekarang menunjukkan pemerintah mengabaikan amanat itu” kata Said.

Sementara Pemerintah telah menargetkan swasembada atas lima komoditas strategis yaitu padi, kedelai, jagung, daging dan gula. Ini menjadi ukuran keberhasilan revitalisasi pertanian.

Target swasembada tahun 2014, hampir dipastikan tidak akan tercapai walaupun terjadi peningkatan produksi. Peningkatan produksi tidak cukup mengeluarkan Indonesia dari jeratan impor. Laju impor yang besar menempatkan Indonesia dalam kuasa pihak lain dan mengindikasikan kegagalan menjaga kedaulatan.

Dosen Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanu Triwidodo mengemukakan bahwa pembangunan pertanian setengah hati menimbulkan implikasi muncul ancaman krisis pangan. Hal itu nampak pada pendekatan peningkatan produksi padi. Produksi yang didorong dengan menggunakan input luar yang tinggi seperti pupuk kimia sintetis, pestisida, dan benih hibrida. Hal ini justru menjadikan situasi rentan akan munculnya ledakan hama penyakit pada padi.

Sepanjang tahun 2013 terjadi spot-spot serangan hama terutama wereng di sentra produksi padi di Jawa. Jika hal ini dibiarkan, ditambah

perkiraan cuaca yang cenderung lebih basah, diyakini akan terjadi ledakan hama dan gagal panen secara luas. Jika hal ini terjadi maka situasinya gagal panen dan peningkatan impor akan kembali terjadi seperti tahun 2010 dan 2011,.

Suryo Wiyono dari Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian IPB memandang pentingnya penyelarasan dan perbaikan kebijakan di

sektor pertanian pangan. Keselarasan kebijakan diperlukan dari pemerintah pusat hingga daerah. Tanpa itu diyakini persoalan-persoalan di pertanian sulit diatasi.

Pembangunan pertanian dengan pendekatan pertanian berkelanjutan dan pengendalian hama penyakit terpadu (PHT) perlu dilakukan. Suryo mengingatkan dan mengajak semua pihak untuk mengkampanyekan dan mempraktekan pertanian yang ramah lingkungan dan adanya adopsi kegiatan PHT. Hal ini untuk menghindari terjadinya gangguan hama penyakit seperti dalam kasus wereng yang muncul kembali tahun ini.

Desakan kepada Pemerintah

Pembangunan pertanian setengah hati memunculkan desakan dari KRKP dan IPB. Said Abdullah mendesak pemerintah di sisa pemerintahannya untuk segera mengeluarkan paket kebijakan yang bisa menyelamatkan petani dan keluar dari ancaman krisis pangan. Dia juga mendesak pemberian stimulus harga dasar dan proteksi kegagalan panen kepada petani segera dilakukan. Selain itu segera merealisasikan janji reforma agraria sebagai kunci jaminan produksi.

Sementara Hermanu mengingatkan kepada pemerintah untuk menghindari situasi penuh ancaman ledakan hama dan krisis pangan. Pemerintah harus segera berbuat menyelamatkan petani dari kerugian sekaligus menyelamatkan negera dari krisis pangan. Salah satunya dengan moratorium dan merevisi peraturan yang mengatur peredaran pestisida. Dalam kasus wereng, pestisida menjadi salah satu pemicu utama ledakan. Selain itu telah mendegradasi ekosistem secara masif.