RI Diminta Jalin Hubungan dengan Israel Seperti dengan Myanmar

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Koresponden Global Indonesian Voices, Felix Utama Kosasih menilai Indonesia mesti melakukan pendekatan baru untuk memulai hubungan formal dengan Israel seperti saat Indonesia melakukan hubungan diplomatik dengan Myanmar ketika masih dikuasai oleh junta militer.

“Jadi mengapa tidak mengadopsi pendekatan yang lebih lembut? Indonesia telah melakukan ini sebelumnya; memiliki hubungan penuh dengan Myanmar yang saat itu masih diperintah oleh junta militer dan Jakarta berhasil memanfaatkan hubungan yang membantu Myanmar menuju demokrasi,” kata Felix Utama Kosasih sebagaimana dikutip GIVnews.com, hari Senin (18/4).

“Mengapa tidak menggunakan metode yang sama dengan Israel?” dia menambahkan.

Menurutnya, hingga hari ini upaya tersebut telah membuahkan hasil. Parlemen terpilih secara demokratis, Myanmar baru saja memilih presiden, dan ikon Aung San Suu Kyi sekarang memegang posisi yang sama dengan perdana menteri.

“Dunia Islam, termasuk Indonesia, telah dijauhi Israel selama beberapa dekade. Yang telah membawa kita tempat lebih dekat dengan solusi permanen. Mungkin pendekatan baru mesti dijalankan,” katanya.

Felix mengatakan bulan lalu di Yerusalem, PM Israel Benjamin Netanyahu bertemu dengan delegasi kecil wartawan dari berbagai saluran media Indonesia, termasuk Jawa Pos , Tempo , Kompas, dan Metro TV. Dalam pertemuan tersebut, PM Netanyahu menyatakan keinginannya untuk mulai membuka jalan menuju hubungan formal antara Israel dan Indonesia.

"Sudah saatnya untuk hubungan formal antara Indonesia dan Israel. [Israel] memiliki hubungan yang sangat baik dengan banyak negara lain di Asia, seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Vietnam. Bahkan hubungan kita dengan negara-negara Arab juga berubah. Begitu pula dengan Afrika, Amerika Latin, dan Rusia."

PM Netanyahu juga menyebutkan beberapa sektor yang dia pikir akan menjadi titik penting kerjasama untuk Indonesia dan Israel. Sektor-sektor ini adalah pengolahan air bersih, pengelolaan limbah, teknologi informasi, dan pertanian.

Sementara itu, Presiden Indonesia Widodo menyerukan boikot ekspor Israel yang diproduksi di daerah tertentu selama Organisasi Luar Biasa Islam Kerjasama (OKI) Summit di Jakarta sebagai cara untuk menekan Israel dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Palestina.

“Ajakan Jokowi disambut dengan tepuk tangan, meskipun tidak benar-benar jelas berapa banyak anggota OKI akan benar-benar memperhatikan itu, atau bahkan apakah Indonesia sendiri akan memutuskan untuk memotong hubungan perdagangan yang ada dengan Israel,” katanya.

Menurut Felix, secara resmi Indonesia menolak untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel karena Indonesia menolak segala bentuk penindasan dan kolonialisme seperti yang diungkapkan dalam pembukaan konstitusi, dan melihat tindakan Israel sebagai hal itu, pelanggaran kedaulatan Palestina dan hak untuk menentukan nasib sendiri.

Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia isu Israel-Palestina sangat kontroversial karena begitu banyak orang keliru melihat itu sebagai Yahudi versus Arab atau masalah Yahudi versus Islam, dan perpanjangan sebuah masalah dari Islam versus Amerika.

“Sebenarnya, konflik tidak pernah satu antara ras atau agama; itu tidak lebih dan tidak kurang dari perang territorial,” katanya.

Intinya di sini adalah bahwa bahkan jika Israel benar-benar menjajah Palestina (menurut beberapa pendapat ini masih sangat banyak diperdebatkan), akankah penolakan Indonesia untuk memulai hubungan bantuan diplomatik untuk memecahkan masalah?

“Jika titik memblokir perdagangan dengan Israel adalah dengan menekan untuk menghentikan konflik, jujur saja ​​dampak ekonomi ke Israel tidak akan yang signifikan,” katanya.

“Israel masih menikmati akses yang luas untuk pasar Amerika dan Eropa, dan dengan dukungan Amerika itu tidak akan pernah kehabisan uang atau perlindungan militer,” dia menegaskan.

Editor : Eben E. Siadari