RI Siapkan 4 Juta Vaksin Tangani Wabah PMK

MALANG, SATUHARAPAN.COM - Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia menyiapkan empat juta vaksin untuk menangani wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia dalam beberapa waktu ini.

"Kami menyiapkan total empat juta vaksin untuk (menangani) PMK," kata Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Selasa (7/1).

Vaksin untuk PMK itu disebarkan ke seluruh wilayah di Indonesia, melalui pemerintah daerah di masing-masing wilayah.

Sudaryono memastikan bahwa vaksin PMK yang berjumlah empat juta dosis itu bisa didapatkan secara gratis oleh peternak.

Kementan mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk pengadaan vaksin tersebut.

Namun, jutaan vaksin yang disediakan oleh pemerintah tidak bisa sepenuhnya mencakup keseluruhan jumlah populasi sapi di Indonesia.

"Total vaksin yang kami siapkan empat juta, sementara jumlah sapi lebih dari itu. Harga vaksin (yang dilaksanakan mandiri oleh peternak) Rp17 ribu sampai Rp25 ribu, ditambah ongkos bisa berkisar Rp30 ribu hingga Rp40 ribu satu dosis," ucap dia.

Sudaryono menambahkan jika saat ini status PMK di Indonesia sudah masuk siaga satu.

"Kami bersama semua dinas peternakan di Indonesia siaga satu dan juga kami melakukan vaksinasi," katanya.

Oleh karenanya, dia pun meminta kepada seluruh peternak memperhatikan kondisi kesehatan hewan ternak masing-masing.

"Harus divaksinasi, kalau tidak begitu, bahaya. Terus setiap hari dilihat (kondisi) kakinya dan kalau ada indikasi (terjangkit PMK) laporkan, jangan ditunggu sampai sapinya sakit," tuturnya.

Sementara itu, angka rataan kasus PMK di Jawa Timur mengalami peningkatan pada periode akhir 2024 hingga awal 2025, yakni yang semula 10 kasus per hari menjadi 250 kasus per hari.

Jumlah hewan rentan PMK di Jawa Timur, yakni 9,2 juta ekor dengan rincian 3,4 juta sapi, lima juta kambing, 610 domba, 10 ribu kerbau, dan 107 babi.

Kementan telah mengalokasikan 12.500 vaksin dari 4 juta vaksin PMK untuk wilayah Jawa Timur.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberlakukan pengetatan jalur masuk hewan ternak ke wilayah setempat dengan memberlakukan syarat minimal satu kali vaksinasi.