Rieke Diah Pitaloka: Pidato Presiden SBY Jauh dari Kenyataan

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Salah satu pokok penting dari pidato nota keuangan Presiden jauh dari kenyataan, terutama mengenai kesejahteraan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka pada Jumat (16/8).

Sebagaimana tercantum dalam situs resmi DPR RI, dpr.go.id setelah Presiden SBY menyampaikan pidato Rancangan Undang–Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun Anggaran 2014 beserta nota Keuangannya, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Bersama DPR-DPD, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Rieke mengatakan bahwa anggaran yang ditetapkan pemerintah bagi sektor kesehatan hanya Rp 44,9 triliun, ini tidak lebih dari 2,8 persen APBN.

“Kalau hanya 2,8 persen artinya ini tidak memenuhi keputusan Undang-undang Kesehatan,” kata Rieke.

Rieke melanjutkan bahwa apabila niat pemerintah adalah program peningkatan keterampilan buruh di Kementerian Tenaga Kerja Transmigrasi (Kemenakertrans) maka prosentase tersebut cukup kecil dibanding dengan pembayaran bunga hutang luar negeri yang jumlahnya cukup fantastis.

“Lalu kalau niatnya adalah menyelesaikan buruh tak terampil, kita bandingkan Anggaran Kemenakertrans 2013 hanya Rp 4 Triliun. Untuk Tahun 2014 ini saya yakin tidak lebih dari Rp 5 Triliun. Bandingkan dengan alokasi anggaran untuk membayar bunga hutang luar negeri senilai Rp 300,2 Triliun,” papar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Hal Ini, kata Rieke,  menjadi PR bagi anggota DPR RI.  Menurutnya pidato kali ini  tetap tidak berubah dari  gaya yang lama, tetap berisi pencitraan belaka.

Pada pidato Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono menyebut bahwa anggaran Kementerian Kesehatan sebesar Rp 44,9 triliun, nantinya angka tersebut akan dialokasikan guna kepentingan akses kemudahan kesehatan.

Menurut Presiden SBY anggaran tersebut akan dioptimalkan pemerintah guna pembangunan puskesmas, posyandu di berbagai daerah, terutama daerah perbatasan dan terpencil.

Anggaran tersebut juga akan dimaksimalkan dalam peningkatan obat-obatan, dan vaksin yang memprioritaskan pada daerah yang belum terjangkau.

Editor : Sabar Subekti