Rini: Proyek Kereta Cepat Digarap Konsorsium BUMN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM - Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan, proyek pembangunan kereta cepat (high speed train) Jakarta-Bandung tetap akan dikerjakan konsorsium BUMN.

"Pasti jadi. Kementerian BUMN sudah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk meneruskan proyek pembangunannya," kata Rini, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9).

Menurut Rini, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan bahwa kereta cepat itu perlu dibangun untuk mendorong pengembangan ekonomi antara Jakarta-Bandung

Namun ditambahkan Rini, dalam merealisasikan pembangunan kereta cepat tersebut Pemerintah tidak akan mengeluarkan dana dari APBN, tidak akan memberikan jaminan pinjaman serta tidak akan memberikan suntikan dana dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menugasi Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk membahas dan menindaklanjuti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung.

Presiden mengatakan, telah mendapat laporan rekomendasi dari tim penilai pada 3 September 2015, dengan bentuk kerja sama dilakukan secara "business to business".

Diketahui dua calon investor yang sudah menyampaikan proposal untuk membangun infrastruktur kereta api cepat tersebut yaitu dari Tiongkok,  dengan dana investasi yang disodorkan berkisar Rp75 triliun, dan Jepang dengan nilai investasi sekitar Rp 85 triliun.

Menurut Rini Soemarno, yang paling utama ditekankan adalah tidak ada jaminan pemerintah dan APBN, murni bisnis dikerjakan konsorsium BUMN.

Untuk itu tambahnya, Kementerian BUMN sudah membentuk konsorsium untuk mengerjakan proyek tersebut dimana PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) bertindak sebagai "lead consortium" dengan anggota PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII.

"Konsorsium kami minta segera menyelesaikan kajian menyeluruh soal pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya ini," katanya.

Kajian meliputi berapa kecepatan kereta yang akan dibangun, menghitung kembali nilai investasi yang dibutuhkan, jumlah stasiun pemberhentian, termasuk pengembangan properti di wilayah-wilayah yang dilintasi kereta cepat.

Kajian juga untuk menentukan, siapa pihak atau calon investor yang akan digandeng untuk bermitra dengan konsorsium BUMN.

"Pendanaan diharapkan juga dari beberapa pihak terutama investor luar. Kita belum bisa menyebutkan sumber pinjaman, namun tingkat pengembaliannya cukup panjang 30 tahun ke atas. Kalau bisa sih 40 tahun," katanya.

Dari sisi teknis diutarakan Rini, saat ini juga masih dalam perdebatan apakah kecepatan 250 km per jam itu sudah masuk kategori kereta cepat atau tidak.

"Kajian diharapkan dapat selesai secepatnya. Sekarang kita lembur semua mempercepat aspek yang dibutuhkan, agar dapat mulai dibangun tahun ini juga," tegas Rini. (Ant)

Editor : Eben E. Siadari