Rohingya, PKS Minta Pemerintah Nomor Duakan Piagam ASEAN

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf menegaskan Indonesia harus bersuara lantang terhadap persoalan Rohingya. Sebagai citizen of the world, Indonesia seharusnya menggunakan konstitusi yang mengamanatkan terlibat aktif dalam perdamaian dunia, bahkan bila perlu menomor duakan lebih dulu prinsip non-intervensi piagam ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) demi kepentingan kemanusiaan yang lebih besar.

"Wajar Indonesia bersuara lantang. Tidak seperti negara ASEAN  lain yang membisu. Karena demokrasi di Indonesia juga lebih maju dari negara-negara ASEAN lainnya," ujar Muzzammil, dalam siaran pers yang diterima satuharapan.com, di Jakarta, Rabu (20/5).

"Sedih rasanya jika kita sebagai manusia beradab membiarkan tindakan-tindakan warga dan negara yang menginjak-injak nilai-nilai kemanusiaan," dia menambahkan.

Lebih jauh Muzzammil memaparkan, berdasarkan pendapat Phil Robertson–Wakil Direktur Asia Human Rights Watch–Pemerintah Myanmmar terlibat dalam kampanye pembersihan etnis terhadap Rohingya yang berlanjut dengan penolakan bantuan dan pembatasan pergerakan.

Bahkan,  Almuzzammil menambahkan, dalam laporan Asia Human Rights Watch setebal 155 halaman yang berjudul 'All You Can do is Pray', disampaikan pejabat Myanmar, Biksu, dan tokoh masyarakat telah memimpin dan mendorong serangan terhadap wilayah muslim pada bulan Oktober 22 April 2013, untuk meneror dan mengusir secara paksa muslim Rohingya di Myanmar Barat.

“Dalam laporan tersebut, juga disampaikan bahwa gerakan anti etnis muslim Rohingya telah menyebabkan pengungsian lebih dari 125 ribu muslim Rohingya dan muslim lainnya. "Selain itu, disampaikan juga perihal Pemerintah Myanmar dan anggota kelompok Arakan telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam gerakan pembersihan etnis muslim Rohingya di Arakan sejak Juni 2012,” tutur dia.

Editor : Bayu Probo